Seperti yang dikatakan Presiden Jokowi, saat menghadiri Konvensi Nasional Galang Kemajuan 2018, yang dihadiri ribuan relawan, di Ballroom Puri Begawan, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/4/2018).(Detiknews).
"Saya dilantik utangnya sudah Rp 2.700 triliun. Saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun Rp 250 triliun. Kalau 4 tahun sudah tambah 1.000, 4000 triliun itu bukan hutang yang disebabkan pemerintahan Saya semua, enak aja," kata Jokowi.
Penjelasan ini sangat lugas dan gamblang, mudah difahami oleh siapa saja, kalau lawan Politik Jokowi jelas tidak akan mau menerima penjelasan ini, karena lebih cenderung untuk memelintir persoalan ini.
Nalar masyarakat yang secara umum membutuhkan imformasi yang jelas dalam soal hutang ini, sementara kemampuan menjelaskan menteri yang membantu Jokowi terlalu ilmiah, sehingga tidak mudah difahami oleh masyarakat pada umumnya, sehingga counter yang dilakukan lawan Politik Jokowi mengalihkan penjelasan tersebut kepada Hal yang tidak substansial.
Kalau beban bunga hutang pertahun saja sudah mencapai 250 triliun, akibat dari warisan Hutang yang ditinggalkan pendahulunya, maka bunga hutang tersebut menjadi beban APBN setiap tahunnya, yang harus disediakan dalam RAPBN menjadi sebuah kewajiban, padahal untuk melaksanakan pembangunan Pemerintah masih perlu menambah hutang, akibatnya ya gali lobang tutup jurang, seperti yang dikatakan Rizal Ramli.
Beban hutang negara ini bukan cuma perlu difahami oleh masyarakat, tapi Juga oleh Pejabat negara, supaya menyadari kemampuan negara dan sumber keuangan negara, agar lebih realistis dalam menuntut fasilitas, dan tahu memanfaatkan fasiltas negara secara efektif dan efisien, terutama para anggota Legislatif yang kecenderungan menuntut fasilitas lebih karena sebagai anggota Dewan yang terhormat.
