Selain itu, pemerintah harus mewaspadai gejolak arus bawah yang terus menerus menolak kenaikan BBM, jangan sampai tanggal 1 April nanti menjadi tanggal momentum awal sebuah revolusi. Revolusi tidak boleh terjadi, tapi perubahan harus dilakukan. Tidak selalu perubahan dilakukan dengan revolusi, tapi rakyat harus memiliki kedaulatan, dan pengembalian kedaulatan tersebut haruslah secara legowo oleh penguasa.
Reaksi masyarakat terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM, merupakan akumulasi ketidakpuasaan terhadap perhatian pemerintah pada kesejahteraan rakyat, selain itu pemerintah juga harus mengakui telah gagal dalam pengelolaan sumber energi, sehingga dampaknya negara menghadapi krisis, dan krisis tersebut dibebankan pada rakyat.
Pemerintah boleh saja memberikan argumentasi apa pun sebagai alasan untuk menaikkan harga BBM, tapi dampak kenaikan BBM tersebut semakin memiskinkan rakyat yang sudah miskin, hal inilah yang tidak bisa ditolerir oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang sekarang ini terus bergejolak.
Aspirasi arus bawah yang menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, bukanlah aspirasi yang biasa, gejolak reaksional yang dialami sebagian besar masyarakat yang menolak, bukanlah atas dasar provokasi politik pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik untuk menggulingkan pemerintahan SBY, tapi murni karena ketakutan terhadap dampak yang akan mereka hadapi, makanya sangat reaksioner dan penuh amuk dan amarah.
Tentunya kita sangat berharap tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan pemerintah harusnya tanggap terhadap semua reaksi yang terjadi, bukan malah melawannya dengan cara-cara yang refresif. Kalau pemerintah tetap mengerahkan kekuatan untuk melawan arus bawah yang menentang kenaikan BBM, maka rasanya revolusi tidak lagi bisa dihindari.
DPR sebagai mediator antara rakyat dan pemerintah, sudah saatnya menempatkan diri dalam posisi yang seharusnya, tidak lagi memegang palu pemerintah, kalau pun harus mengetok palu, ketoklah palu atas nama rakyat, berdirilah dibarisan terdepan dalam barisan rakyat, suara DPR adalah suara rakyat.
