Untuk menjadi anggota dewan mereka dibekali dengan berbagai gelar dan standar intlektual yang memenuhi syarat, seharusnya bekal tersebut menjadi kemampuan lebih mereka untuk mempergunakan Akalnya untuk segala prilaku yang baik dan memberi manfaat bagi kemaslahatan ummat, tapi pada kenyataannya Jauh Panggang dari Api.
Tidak di Jakarta atau di surabaya, maupun didaerah-daerah lainnya prilaku anggota dewan sama saja, menggunakan kewenangannya semata untuk kepentingan pribadi dan partai, sedikit sekali bepikir utk memajukan bangsa dan negara ini. Menghambat kerja kepala daerah semata untuk hal-hal yang remeh hanya karena kurangnya setoran kepala daerah terhadap mereka.
Buruknya mentalitas dan kinerja sebagian besar anggota dewan inilah yang memacu semakin banyaknya Golput disetiap pemilu, dan hal itu tidak disadari mereka, ditambah lagi partai politik mewajibkan mereka untuk menguber setoran sebagai balas budi yang mau tidak mau harus mereka penuhi.
Padahal fungsi anggota dewan menjadi kontrol bagi pemerintahan, agar semua kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat yang diwakilinya, bukan malah digunakan untuk menekan kepala pemerintahan demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kalau sudah demikian maka akan semakin jauh harapan kita untuk mencapai perubahan.