Gerakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sering dianggap lemah di Indonesia karena sejumlah faktor yang kompleks dan beragam. Salah satu alasan utamanya adalah kurangnya dukungan dari pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan maupun anggaran, yang sering kali tidak memadai untuk memperkuat posisi dan perjuangan mereka. Kebijakan yang tidak selalu berpihak pada kesejahteraan guru, seperti ketidakjelasan dalam sistem penggajian dan kesejahteraan, serta kurangnya perlindungan hukum bagi guru, menjadi kendala besar. Tanpa dukungan yang kuat dari pemerintah, advokasi yang dilakukan PGRI sering kali menghadapi jalan buntu. Selain itu, PGRI juga menghadapi fragmentasi internal dengan adanya perbedaan pandangan dan kepentingan di antara anggota, yang mengakibatkan kurangnya kohesi dan koordinasi dalam menjalankan program-program organisasi. PGRI memiliki struktur yang tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai cabang di tingkat daerah. Namun, sering kali terjadi masalah koordinasi dan komunikasi antar cabang. Fragmentasi ini mengakibatkan gerakan yang tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga sulit untuk menyatukan visi dan aksi dalam skala nasional. Perbedaan prioritas dan kebutuhan di tiap daerah juga menambah kompleksitas dalam menggerakkan organisasi ini secara efektif.
KEMBALI KE ARTIKEL