Tok! Pemerintah mengesahkan RUU Kesehatan menjadi UU pada selasa tanggal 11 Juli 2023. Dalam Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI. Dalam suasana rapat tersebut, saat pimpinan DPR mengesahkan RUU Kesehatan mendapat penolakan dari beberapa fraksi seperti Demokrat dan PKS. Namun DPR tetap mengesahkan RUU tersebut menjadi UU. Lalu, apa untungnya RUU Kesehatan ini kepada masyarakat? benarkah RUU tersebut disahkan untuk kepentingan penguasa pusat dan daerah sehingga mendapat pro kontra dari kalangan masyarakat?.Terlepas dari persoalan RUU Kesehatan, seperti yang diketahui bahwa harapan sebagian besar masyarakat selama ini bisa segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Dan hal itu sudah diwakili bapak Menkopolhukam pada saat musyawarah bersama dengan Komisi III DPR maret lalu. Namun, hal tersebut sepertinya masih sangat jauh dari yang kita harapkan. Mengapa RUU Perampasan Aset ini perlu segera disahkan menjadi UU?. Pertama, maraknya kasus korupsi di Indonesia terus saja membengkak khususnya di kalangan pejabat pemerintah sehingga kemudian dengan adanya UU Perampasan Aset menjadi suatu kendali untuk meminimalisir hal tersebut. Kedua, kekayaan-kekayaan yang dimiliki pejabat pemerintah wajib lapor ke LHKPN sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tanpa terkecuali karena takutnya ada suatu indikasi pemalsuan data yang kemudian aset-aset yang dimiliki pejabat pemerintah tidak sesuai dengan LHKPN. RUU Perampasan Aset ini sangat penting dan harus menjadi prioritas utama dalam proglenas tahun ini. Melihat kasus-kasus korupsi atau penyelewengan di Indonesia saat ini terus saja terjadi khususnya dikalangan pejabat pemerintah. Masyarakat sangat berharap RUU Perampasan Aset ini segera disahkan menjadi UU. Tetapi, harapan masyarakat masih amat jauh untuk hal itu.
KEMBALI KE ARTIKEL
