"Saat Orde Baru, TNI yang saat itu bernama ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) memiliki doktrin Dwifungsi ABRI yang menjadikan ABRI bisa memasuki ranah sipil sebagai kepala daerah hingga menteri. Namun saat Orde Baru runtuh, ABRI tak mengambil kesempatan untuk kudeta. Demikian pula saat Presiden Gus Dur dilengserkan MPR, tentara juga tidak mengkhianati UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI," tuturnya.
Menurut KH Chriswanto, profesionalitas TNI dalam mengawal Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI (4 Pilar Kebangsaan) telah teruji sepanjang sejarah bangsa. Kini, profesionalitas tersebut dihadapkan pada tantangan medan perang modern yang kian berkembang, "Perang asimetris yang melibatkan proxy dan komunikasi, ataupun rembesan ideologi asing yang bisa mengganggu eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Semua itu menjadi tantangan tersendiri," papar alumni Newcastle University itu.
Perang ekonomi yang mampu menghancurkan negara, belum lagi ancaman serangan siber dan virus sebagai senjata, menjadikan TNI harus terus berkembang beradaptasi dengan ancaman dan tantangan zaman. Ia pun menunjuk kasus Perang Israel melawan aliansi Hamas, Hizbullah, dan Yaman. Atau Perang Rusia-Ukraina, di mana teknologi memungkinkan perang dalam pola unik, teknologi canggih yang mahal melawan teknologi berbiaya murah.
Perang Rusia-Ukraina melibatkan perang ekonomi dalam rupa saling embargo, sehingga Kementerian Pertahanan Rusia juga diisi pakar ekonomi, agar negara itu tetap selamat dalam perang berkepanjangan.
KH Chriswanto berpendapat, hari ulang tahun TNI yang mengangkat tema "TNI Modern Bersama Rakyat Siap Mengawal Suksesi Kepemimpinan Nasional Untuk Indonesia Maju", menjadi suri teladan bagi elemen bangsa lainnya, bahwa pembangunan harus berkesinambungan agar bangsa Indonesia terus maju. TNI melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.