NKRI dan Ibukota Jakarta harus bersih dari tindak pidana korupsi, siapapun yang bersalah harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. ICW sudah melaporkan ke KPK terkait adanya Mark up APBD DKI Jakarta untuk alokasi dana hibah dan bansos sebesar Rp. 1,3 Triliun, maka dari itu Ketua umumPerhimpunan Kepemudaan Indonesia (PKI) Wawan Sugiyanto menduga ada keterkaitannya antara Mark up APBD DKI Jakarta dengan pesta demokrasi 2012 karena alokasi dana hibah dan bansos jauh sebelum pilkada relatif kecil, namun setelah mendekati pilkada DKI Jakarta mendadak melonjak tinggi dari Rp. 800M pada 2011 menjadi Rp. 1,3 triliun pada 2012. Nilai yang sangat fantastis untuk infrastruktur tersebut, mark up ini sangat rentan terhadap penyelewengan dana tersebut diungkap di KPK kemarin. Dana tersebut terindikasi untuk dijadikan dana kampanye pemilukada pada 11 juli nanti.