Waktu Munas
Airlangga dan Bamsoet dapat menjadi representasi keinginan yang berkembang di internal Golkar mengenai waktu pelaksanaan Munas. Airlangga mengingkan Munas dilaksanakan pada bulan desember, sedangkan Bamsoet sendiri meminta Munas dilaksanakan pada bulan oktober. Pemilihan waktu Munas pada bulan oktober dan desember tentu memiliki sebab dan intensi. Hal yang pasti, pemilihan waktu tersebut terkait dengan kebutuhan politik keduanya.
Kebutuhan politik saat ini terkait dengan kesempatan untuk menentukan pimpinan DPRD di Provinsi/Kabupaten/Kota, penentuan pimpinan DPR/MPR, penentuan pimpinan alat kelengkapan DPR/MPR, penentuan kader Golkar yang akan menempati kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Menteri dan terakhir memiliki kesempatan untuk menentukan rekomendasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Partai Golkar pada pemilihan serentak tahun 2020. Meskipun untuk yang terakhir disebutkan tahapannya baru dimulai pada awal tahun 2020. Jadi ketua umum produk hasil Munas 2019, baik oktober atau desember, tetap memiliki kesempatan untuk menetapkannya.
Untuk melihat secara objektif waktu untuk melaksanakan Munas, tidak ada salahnya untuk melihat waktu-waktu pelaksanaan Munas sebelumnya. Dimulai saat penggantian Akbar Tandjung oleh Jusuf Kalla hingga terakhir oleh Airlangga menggantikan Setya Novanto.
Pada saat Jusuf Kalla mengambilalih kursi ketua umum dari Akbar Tandjung, pelaksanaan Munas berlangsung pada bulan Desember Tahun 2004. Pada bulan Desember Tahun 2004, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah selesai dan kabinet pemerintahaan telah terbentuk. Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, calon yang diusung oleh Partai Golkar kalah.
Berikutnya pada Munas Tahun 2009 saat Abu Rizal Bakrie mengalahkan Surya Paloh. Munas dilaksanakan pada bulan oktober 2009, tepatnya pada Tanggal 8 Oktober 2009. Munas 2009 dilaksanakan saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah selesai dan kabinet pemerintahan belum terbentuk. Pada saat itu calon yang diusung Golkar adalah Jusuf Kalla yang juga merupakan ketua umum Partai Golkar kalah dalam Pilpres 2009. Munas yang dilaksanakan pada bulan Oktober tersebut juga sebelumnya direncanakan pada bulan Desember 2009.
Pada Tahun 2014, Munas Golkar terpecah dalam dua kubu. Abu Rizal Bakrie pada saat itu menjabat ketua umum berdasarkan pleno memutuskan Munas dilaksanakan pada Tanggal 30 November 2014 di Bali. Agung Laksono membentuk Presidium Penyelamat Partai Golar juga melaksanakan Munas, yakni pada Tanggal 6 s/d Tanggal 8 Desember 2014 di Ancol. Pada saat itu calon yang diusung oleh Partai Golkar dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kalah dalam pemilu 2014.
Pada Munas di Bali, Abu Rizal Bakrie terpilih kembali sebagai ketua umum. Sedangkan pada Munas Ancol, Agung Laksono terpilih sebagai ketua umum. Waktu pelaksanaan Munas keduanya terlaksana setelah kabinet pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla terbentuk. Dualisme ketua umum yang terjadi terkait erat dengan pilihan politik dimana Abu Rizal Bakrie berkeinginan menempatkan Golkar sebagai oposisi di bawah bendera koalisi merah putih "KMP", sedangkan Agung Laksono ingin menarik Golkar keluar dan bergabung pada koalisi yang mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Setelah terjadinya dualisme kepengurusan Golkar berdasarkan hasil Munas Bali dan Ancol, pada bulan April 2016 terjadi rekonsiliasi kepengurusan. Selanjutnya terjadilah Munas Luar Biasa (Munaslub) pada bulan Mei 2016. Pada Munaslub Golkar bulan Mei 2016, Setya Novanto terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Partai Golkar masuk dalam barisan partai yang mendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Beberapa kader Partai Golkar mendapatkan kesempatan menjadi Menteri.
Berikutnya, ternyata Setya Novanto tersangkut kasus hukum dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Jabatan ketua umum dinyatakan kosong dan Airlangga terpilih sebagai ketua umum definitif pada pleno yang dilaksanakan pada Tanggal 13 Desember 2017 dan dikukuhkan sebagai ketua umum Partai Golkar pada Munaslub Partai Golkar yang dilangsungkan pada Tanggal 19 Desember 2017 s/d 20 Desember 2017.
Beberapa kali proses penggantian ketua umum terjadi, baik Munas maupun Munaslub waktunya tidak tetap dan berlangsung secara acak. Dari fakta yang terbentang, pada umumnya Munas regular dilaksanakan memang pada akhir tahun. Bulan pelaksanaan Munas regular tentu tergantung hasil rapat pleno DPP Partai Golkar dan masa periode kepengurusan. Meskipun Bamsoet dan Airlangga memiliki keinginan masing-masing pada bulan oktober atau desember, semuanya kembali pada kehendak umum di internal partai Golkar yang diputuskan dalam rapat.
Pilihan Waktu
Munas Golkar 2019 termasuk unik karena dinaungi kondisi kemenangan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Munas regular sebelumnya semuanya terlaksana pada kondisi Golkar kalah dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga pada saat itu Partai Golkar berada pada situasi politik untuk menjadi oposisi atau mendukung pemerintahan terpilih pada pemilu.
Pengalaman menunjukkan, kekuatan yang ingin menarik Golkar pada pemenang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden selalu memenangi Munas Golkar. Kini tidak terdapat pilihan bagi Golkar untuk oposisi karena telah berada di jalan kemenangan. Sehingga ada baiknya Partai Golkar ke depan dan seterusnya membangun sebuah tradisi, etik dan konsensus serta hak istimewa pada ketua umum dan kepengurusan Golkar yang berprestasi dan berkeringat untuk menentukan dan menuntaskan jalan politik partai pasca pemilu.
Agenda politik dan kenegaaraan rampung pada bulan oktober 2019 yang ditandai dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta seluruh calon anggota legislatif terpilih. Berdasarkan konvensi ketatanegaraan, kabinet juga dilantik pada bulan yang sama. Berikan kesempatan kepada Airlangga untuk mengawal agenda tersebut. Tidak perlu khawatir dengan jatah kabinet, karena pada praktiknya ketua umum terpilih pada setiap Munas memiliki otoritas dan hak istimewa berkomunikasi dengan Presiden dan Wakil Presiden untuk mempertahankan atau mengganti menteri utusan partai.
