Pelayanan transportasi memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi. Di Kota Sorong, Dinas Perhubungan dan Kementerian Perhubungan memiliki tanggung jawab masing-masing dalam menyediakan layanan, meskipun dengan pendekatan dan cakupan yang berbeda. Artikel ini mengulas perbandingan administratif antara kedua lembaga tersebut, termasuk kelebihan, kekurangan, serta tantangan yang dihadapi.Dinas Perhubungan Kota Sorong berfokus pada pelayanan lokal, seperti pengaturan lalu lintas, pengelolaan terminal, dan transportasi darat. Sementara itu, Kementerian Perhubungan menangani kebijakan berskala nasional, seperti pengelolaan pelabuhan dan bandara, serta transportasi laut dan udara. Dari segi administrasi, Dinas Perhubungan menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Di sisi lain, Kementerian Perhubungan memiliki sistem yang lebih terstruktur, namun sering kali kurang responsif terhadap isu-isu lokal.Perbedaan ini menegaskan pentingnya kerja sama antara kedua lembaga agar pelayanan transportasi di Kota Sorong menjadi lebih efisien dan merata.
KEMBALI KE ARTIKEL