Jakarta, -Pada tanggal 17 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons dengan serius permintaan dari calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, yang menyerukan agar KPU mengambil langkah-langkah tegas terhadap laporan dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Umum 2024. Dalam tanggapannya, KPU menegaskan komitmennya untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum. KPU menyatakan bahwa mereka akan mengikuti semua keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran pemilu. Pernyataan KPU menegaskan bahwa mereka akan menjalankan tugasnya dengan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Mereka menekankan pentingnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa setiap laporan dugaan pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, KPU berkomitmen untuk mengawasi dan mengontrol proses pemilihan umum dengan ketat, serta memberikan jaminan bahwa setiap pelanggaran akan ditangani secara adil dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
KEMBALI KE ARTIKEL
