Wacana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menjadi polemik banyak pihak. Terutama kalangan DPR dan pemerintah agar revisi UU KPK segera dilakukan. Usulan revisi UU KPK menjadi perdebatan hangat pada 2012 dan kini perubahan UU KPK kembali mencuat. Dimana usulan itu di lontarkan oleh DPR. Padahal, pembahasan perubahan UU KPK telah dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo pada jumat 19 juni 2015 dalam Program Legislasi Nasional 2015. Akan tetapi DPR tidak menyerah dalam melakukan usulan revisi UU DPR. Sehingga apa yang diimpikan DPR dapat terwujud setelah disahkan masuk Program Legislasi Nasional 2016.
KEMBALI KE ARTIKEL
