Istilah tambang tak asing lagi bagi penduduk Indonesia berbagai ragam soal yang menyangkut aspek pertambangan rupanya mengkonstruksi pandangan masyarakat sipil atas pertambangan dan degradasi dialami.  Indonesia dihadapkan pula soal lain kian berpengaruh ialah perseteruan Negara vs kaum miskin yang menyimbolkan nelayan, petani semakin tereksploitasi berbagai kepentingan Negara mengharuskan kesempatan hidup mengalami dependensi pada kebutuhan cukup semata.  Tak hanya aspek demikian sisi lain Indonesia ialah kecamukan pengelolaan pertambangan yang tak ada titik temu, kerapkali Indonesia dinyatakan sebagai Negara kekayaan melimpah namun mengalami kutukan sumber daya alam (natural resources cources).  Potensi cadangan sumber daya alam khususnya mineral amat melimpah sebagai Negara yang berada pada jalur magmatis tentu menghasilkan kandungan logam berjumlah jutaan ton terdiri dari sumber daya hipotetik sebanyak 332.785.17,32 ton, terunjuk 33.910.000 ton. Dan terukur sebanyak 8.913.079 ton diantaranya besi, laterit/ primer, emas plaser/ primer, kobal. Mangan Nikel, Pasir Besi, Perak, seng, tembaga dan timah (ESDM, 2016).  Sebagaimana data menunjukan keberlimpahan cadangan tembaga 2,76 miliar ton umur cadangan 39 tahun, Nikel cadangan sebesar 3,57 ton umur cadangan 184 tahun, besi (Fe) 3 miliar ton, 7,69 ton bauksit 2,4 miliar ton/ 422 tahun, emas (Au) 1.132 ton/ umur cadangan 28 tahun, perak 171.499 ton atau 143 tahun, tak hanya sebaran logam, Indonesia pun kaya akan batubara yang kemudian dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit listrik atau bahan dasar pembakaran industri dengan kualitas subbituminus dengan efisiensi biaya terjangkau.  Kekayaan alam terutama kekayaan tambang yang berada di Papua juga mengalami hal sama bahwa kekayaan itu hanyalah kutukan sumber daya alam (natural resources course). Salah satu Negeri di Indonesia memiliki kekayaan tambang ialah Papua di bawa kendali korporasi Freeport mr Moran yang memproduksi 2000 tonase emas setiap rate. Seiring itu penduduk suku di beberapa wilayah terutama Amugne tak memperoleh hasil signifikan meskipun kekayaan alam mereka terus-menerus dieksploitasi semenjak tahun 1960 silam.  Hal serupa terjadi di Halmahera Utara sebuah daerah memiliki luas tambang separuh pulau, kekayaan melimpah namun gejolak demonstrasi yang tiada henti, keterbelakangan Maluku Utara  dari berbagai daerah Indonesia mencerminkan bahwa unggulan sumber daya alam selama inihanya menguntungkan segelintir orang atau menjadi suatu kutukan sumber daya alam melimpah ini mencerminkan Negara kaya namun tak memiliki kepastian dalam pengelolaan.  Politik tambang, kerusakan lingkungan, kasus HAM yang merupakan suatu kerusakan ekstensif tak hanya aspek lingkungan selama ini menjadi problematika dalam pengelolaan tambang  melainkan suatu kerusakan sistem.  Menurut Rizal Ramli (2020) Negara hadir semestinya menyeleraskan visi, strategi dan implementasi begitu pun dalam pengelolaan sumber daya alam, namun berbeda justru selama ini visi pengolahan sumber daya alam tak sesuai strategi implementasi sumber daya alam, yang tentunya melahirkan beragam kepentingan dalam pengelolaannya.
KEMBALI KE ARTIKEL
