1. Professional development for teacher melalui pelatihan guru ke luar negeri sebesar Rp 25,5 miliar;
2. Pengadaan alat peraga pendidikan anak usia dini bantuan untuk PAUD Rp 15 miliar;
3. Pengadaan peralatan audio class SD Rp 4,5 miliar;
4. Pengadaan peralatan audio class SMA/SMK Rp 3 miliar;
5. Pengadaan peralatan audio class SMP Rp 3,5 miliar;
6. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 1 Jakarta Pusat sebesar Rp 3 miliar;
7. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 26 Jakarta Timur sebesar Rp 3 miliar;
8. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 29 Jakarta Selatan sebesar Rp 3 miliar;
9. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 34 Jakarta Pusat sebesar Rp 3 miliar;
10. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 39 Jakarta Pusat sebesar Rp 3 miliar;
11. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 5 Jakarta Timur sebesar Rp 3 miliar;
12. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 52 Jakarta Timur sebesar Rp 3 miliar;
13. Pengadaan alat percepatan peningkatan mutu pembelajaran e-smart teacher education untuk SDN Kecamatan Cempaka Putih Rp 4,996 miliar;
14. Pengadaan alat percepatan peningkatan mutu pembelajaran teacher education untuk SDN Kecamatan Cempaka Putih Rp 4,996 miliar;
15. Pengadaan uninterruptible power supply (UPS) SMPN 37 Rp 6 miliar;
16. Pengadaan UPS SMPN 41 Rp 6 miliar;
17. Alat peraga elektronika mikrokontrol untuk SMA Rp 3 miliar di Sudin Pendidikan II Jakarta Selatan;
18. Professional outdoor audio system (IPM) Rp 4,5 miliar;
19. Pengadaan laboratorium multifungsi untuk SMAN Kecamatan Ciracas Rp 4,44 miliar;
20. Pengadaan laboratorium multifungsi untuk SMAN Kecamatan Kramatjati Rp 4,44 miliar.
Rasanya orang waras juga tau betapa dana per item nya itu jauuuh... dari masuk akal jumlahnya dan sangat sering terjadi ini bukan atas permintaan sekolah-sekolah yang mereka sebutkan itu. Hanya drop2an dari "atas". Lebih aneh lagi Dinas Pendidikan DKI Jakarta aja merasa tidak perlu dan tidak mengajukan. Anggaran siluman yang diajukan dan diselipkan justru oleh DPRD DKI Jakarta itu tidak hanya ditemukan di Dinas Pendidikan DKI. Ajuan serupa juga ditemukan di SKPD lainnya, seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI serta Dinas Perhubungan DKI. Seluruh usulan anggaran siluman itu secara total mencapai Rp 12,1 triliun.
Para Anggora Dewan yang katanya Perwakilan Rakyat yang TIDAK TERHORMAT. Usulan dana siluman yang anda-anda paksa untuk diselipkan di APBD sangat-sangat bertentangan dengan peran dan fungsi anda sebagai wakil rakyat karena ini terang-terangan merampok uang rakyat.
Upaya perampokan berjamaah uang rakyat dengan gaya parlementer oleh para wakil rakyat ini, sungguh sangat menyedihkan dan menyakitkan hati rakyat. Itu uang pajak kami, rakyat yang kalian coba rampok. Ahok mencoba meluruskan dan mentransparansikan persoalan dengan sistem e-budgeting, sehingga semua dapat terlihat nyata dan dipertanggung jawabkan. DPRD justru menolak transparansi itu. Kini semua fraksi di DPRD mencoba menggoyang Gubernur Ahok dengan mengajukan Hak Angket. Ada apa denganmu para wakil rakyat ? Sepertinya DPRD DKI Jakarta kini sudah berganti nama jadi Dewan PERAMPOK Rakyat Daerah DKI Jakarta.
Jangan takut Pak Ahok, negeri ini tak akan sulit dan menderita tanpa adanya DPRD dan orang-orang yang duduk disana mengatasnamakan rakyat untuk sekedar merampok uang rakyat demi kepentingan2 siluman mereka. Rakyat tidak buta kok. Kita LAWAN !!
Sumber: Kompas.
