Kenaikan BBM dari rezim ke rezim selalu menjadi pusat perhatian, baik dari kalangan masyarakat, hingga elit politik. Beragam bentuk pro dan kontra pun selalu bermunculan atas tanggapan policy yang diambil. Tingginya subsidi BBM yang tembuh hingga 700 triliyun pertahun, dan kesejahteraan masyarakat yang masih jauh dari harapan, menjadi alasan kuat bagi pemerintah Jokowi untuk mengambil kebijakan tidak popular pemerintahannya, demi menutupi defisit anggaran pemerintah. Pemerintah Jokowi berargumentasi bahwa subsidi BBM yang nilainya fantastis itu, dinilai kurang tepat jika hanya dihabiskan untuk dibakar dijalan saja, namun lebih penting untuk dialihkan demi membangun kesejahteraan masyarakat dalam bentuk kesehatan dan pendidikan gratis kepada masyarakat kalangan menengah kebawah.
