1. Drajad Wibowo
Menurut Drajad Wibowo, penagkapan Wa Ode Nurhayati oleh KPK terlalu prematur, berbeda dengan penetapan status tersangka pada Miranda Gultom yang tidak diikuti dengan penangkapan. Dari pernyataan tersebut terkesan Drajad Wibowo menduga adanya diskriminasi oleh KPK terhadap Wa Ode. Menurut Drajad Wibowo juga mempertanyakan mengapa Menteri keuangan menyerahkan sepenuhnya tentang penetapan anggaran pada DPR, terutama terkait dengan proyek di Kemenakertrans yang menyeret Wa Ode sebagai calo anggaran.
2. Fachri Hamzah
Menurut Fachri Hamzah, staf Ahli di DPR tidak berfungsi optimal, karena tidak ada ekonom yang semisal Drajad Wibowo benar-benar ahli dalam bidang ekonomi. Kemudian Fachri juga memberikan peringatan pada KPK jangan sampai pengembangan kasus Wa Ode menyentuh institusi Banggar, ini akan memperkeruh hubungan antara KPK dan DPR, tentunya ini terkait dengan di boyongnya dokumen hasil penggeledahan di ruang WON.
Fachri juga membenarkan permainan anggaran sah-sah saja sebagaimana permainan kata-kata oleh wartawan, akan tetapi barangsiapa terlibat calo anggaran tentunya harus ditangkap (itupun kalau terungkap).
Menaggapi pernyataan Drajad Wibowo, kewenangan Banggar memang menyetujui anggaran pemerintah, namun jika terjadi kesalahan maka kesalahan terbesar adalah di Kemenkeu, karena kasus yang terjadi di banggar itu hanyalah gula-gula buat DPR agar semua lancar.
3. Johan Budi
Penangkapan Wa Ode sudah benar, minimal ada dua alat bukti.
Pembaca yang budiman, sebagai rakyat jelata tentunya kita dapat menilai dari semua pernyataan nara sumber tersebut mana yang berkualitas. Penting sepertinya rakyat jelata berpendapat dalam hal ini menanggapi beberapa pernyataan nara sumber AKI sabtu pagi.
Tanggapan pertama ditujukan kepada Drajad Wibowo, sebagai rakyat jelata menilai Drajad Wibowo orang yang tidak faham hukum sebagaimana rakyat jelata. Tahukah sesungguhnya apa yang dilakukan KPK terhadap Wa Ode belum tentu tanpa sepengetahuan Wa Ode terutama dalam masalah penggeledahan ruang kerja WON. Bisa jadi penggeledahan itu justru atas petunjuk Wa Ode yang sudah sejak lama ingin mengungkap adanya praktek terlarang oleh orang-orang banggar dan kemungkinan Wa Ode memiliki dokumen-dokumen tersebut, sehingga Fachri Hamzah mewanti-wanti KPK untuk tidak mengembangkan kasus tersebut lebih luas. Jika memang demikian salut buat Wa Ode karena penting sekali mencari teman di rutan, susah senang tanggung bersama.
Tanggapan kedua ditujukan kepada Fachri Hamzah, rakyat jelata sangat berterima kasih terutama pernyataannya mengenai kinerja staf ahli DPR yang ternyata tidak ahli, tentunya mengundang pertanyaan "ada apa dengan rekrutmen staf ahli ?". Setidaknya ini telah mengungkap juga pemborosan anggaran DPR terutama dalam pengalokasian bagi staf ahli DPR yang ternyata tidak berfungsi menurut Fahri Hamzah. Terima kasih kembali juga buat Fachri Hamzah yang mengungkap bahwa DPR itu mendapat gula-gula dari Kemenkeu, artinya Fachri telah memberikan kesaksian akan mafia anggaran walaupun dalam bentuk ungkapan, sebagaimana Mindo Rosaliana dan Angelina Sondach dalam berkomunikasi dengan menggunakan gaya bahasa yang indah.
Tanggapan ketiga ditujukan kepada Johan Budi selaku corong KPK, salam buat KPK "Maju Tak Gentar !, Sekalipun Mutar-mutar, sikat Makelar Banggar !, Ikuti Kata Hati Rakyat Terlantar !, jangan Takut di Hajar selama Anda Benar daripada KPK Bubar dengan Membawa Nama yang Tercemar!!!.
