Pengangkatan eks terpidana korupsi sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru-baru ini menuai kontroversi di kalangan publik. Sebagai seorang praktisi di bidang Risk Management, saya merasa penting untuk menganalisis kebijakan ini secara mendalam. Apakah benar langkah ini dapat memberikan manfaat bagi BUMN, ataukah sebaliknya, justru menciptakan risiko dan masalah baru yang berdampak pada kinerja dan reputasi perusahaan negara?
Risiko dan Etika dalam Penunjukan Komisaris BUMN
Penunjukan seorang eks terpidana korupsi menjadi komisaris BUMN seharusnya dipertimbangkan dengan hati-hati, mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkannya terhadap reputasi perusahaan dan kepercayaan publik. Dalam Peraturan Menteri BUMN yang terbaru, dinyatakan bahwa seorang komisaris tidak boleh pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan. Meskipun aturan ini memberikan batas waktu lima tahun, permasalahan etika dan kepantasan tetap menjadi sorotan utama.
Kehadiran mantan terpidana korupsi di posisi penting seperti komisaris dapat menimbulkan persepsi negatif bahwa BUMN tidak serius dalam menjalankan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance). Sebagai aset negara, BUMN seharusnya dijaga integritasnya dengan sangat ketat, terutama dalam hal pengangkatan pejabat tinggi yang akan menentukan arah strategis perusahaan.
Potensi Konflik Kepentingan dan Beban Bagi BUMN
Selain itu, penunjukan ini juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama jika individu tersebut memiliki hubungan dekat dengan tokoh politik atau partai tertentu. Konflik kepentingan ini bisa mengganggu proses pengambilan keputusan yang objektif dan transparan, yang pada akhirnya dapat merugikan BUMN dan kepentingan negara secara keseluruhan. Ada kekhawatiran bahwa pengangkatan seperti ini lebih didasari pada pertimbangan politis daripada pertimbangan profesional dan kompetensi.
Potensi konflik kepentingan ini dapat memperburuk citra BUMN di mata publik dan investor. Keputusan yang tidak berbasis meritokrasi dan kompetensi dapat merusak kepercayaan pemangku kepentingan terhadap BUMN. Hal ini juga berpotensi menjadi beban berat bagi BUMN, terutama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perusahaan milik negara yang seharusnya beroperasi dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi.
Pentingnya Kepemimpinan Berintegritas
Kepemimpinan berintegritas di lingkungan BUMN sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan milik negara dapat menjalankan misinya dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat. Eks terpidana korupsi, meskipun telah menjalani hukuman, masih memiliki bayang-bayang masa lalu yang dapat mempengaruhi persepsi publik dan integritas lembaga.
