Birokrasi sebagai sistem administrasi pemerintahan memiliki peran penting dalam mengatur dan melayani masyarakat. Namun, dalam praktiknya, patologi birokrasi sering muncul, dan ini tidak hanya disebabkan oleh pejabat publik, tetapi juga oleh pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Fenomena ini menciptakan siklus negatif yang merusak integritas sistem pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap hukum. Patologi birokrasi mencakup berbagai masalah, seperti korupsi, nepotisme, dan ketidaktransparanan. Namun, tidak jarang kita melihat masyarakat yang melanggar hukum sebagai bentuk reaksi terhadap sistem yang dianggap tidak adil atau tidak transparan. Misalnya, praktik suap untuk mempercepat proses izin usaha atau pengurusan dokumen sering kali dilakukan oleh individu atau perusahaan yang merasa terjebak dalam birokrasi yang rumit.
KEMBALI KE ARTIKEL
