Ahok vs DPRD Sudah Sepi

Saat ini Pemerintah Provinsi DKI dan Badan Anggaran DPRD DKI sedang membahas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta Tahun 2015. Hasil evaluasi dari Kemendagri itu tidak sedikit sehingga perlu pembahasan yang serius dan perlu ada sinkronisasi antara pemerintah provinsi DKI dan DPRD DKI.Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri telah mengembalikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (RAPBD) DKI 2015 yang disampaikan oleh pemerintah provinsi DKI.

Dari hasil evaluasi Kemendagri, ada anggaran dengan jumlah total Rp 1,1 triliun dalam RAPBD DKI yang dicoret.  Dari evaluasi yang dilakukan oleh Kemendagri ditemukan anggaran yang banyak tidak dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah dengan tim banggar DPRD yaitu  adanya anggaran Rp 51,7 miliar untuk PD Dharma Jaya.  Adanya  suntikan dana untuk PT Ratax Armada sebesar  Rp 5,5 miliar yang sebelumnya tidak disetujui oleh DPRD,  anggaran untuk PT Cemani Toka yang nilainya Rp 112,9 miliar, PT Grahasahari Surya Jaya ‎sebesar Rp 48,8 miliar juga tidak ada pembahasan pada saat kita rapat banggar dengan Tim anggaran pemerintah darah. Bahkan ada anggaran sebesar Rp 100,3 miliar untuk PT RS Haji Jakarta yang juga tak pernah dibahas dalam rapat banggar DPRD DKI dengan TAPD.

Tentu evaluasi dari Kemendagri dan temuan yang disampaikan oleh DPRD tersebut dapat diklarifikasi dan dibahas bersama oleh pemerintah dan DPRD. Begitupula terkait dana siluman yang disampaikan oleh Gubernur Ahok kiranya juga dapat di sampaiakan itu dimana saja dan dapat diklarifikasi oleh DPRD.  Sehingga ketika semunya clear dan pembahasan itu tidak mengalami kebuntuan DKI bisa segera memiliki APBD. "DKI harus punya APBD 2015.  Karena apabila tetap terjadi kebentuan  dan anggaran yang digunakan adalah anggaran tahun 2014 maka akan berpengaruh terhadap program yang menjadi kebutuhan hari ini.

Kita memahami bahwa polemik dan dinamika pembahasan APBD DKI yang berlangsung telah menyita banyak energi dan perhatian publik. Begitu banyak cost yang dikeluarkan bukan hanya cost materi namun juga publik trust terhadap penyelanggara negara dalam hal ini pemerintah daerah dan DPRD DKI. Perhatian publik tersita untuk melihat konflik penyelenggara negara sementara kita lihat setiap hari problem DKI yang kian bertambah tidak tersentuh..

Sekali lagi kita berharap bahwa waktu yang tersisa yang diberikan oleh Kemendagri untuk melakukan pembahasan segera terselesaikan dan tidak terjadi polemik kembali. Terkait temuan-temuan yang terindikasi tindak pidana atau pelanggaran hukum maka aparat hukum untuk segera bertindak sehingga tidak ada lagi spekulasi permainan atau kompromi penyelesaian persoalan. Pak Ahok jangan banyak komentar begitupula wakil rakyat....

Kita tunggu progresnya, atau masyarakat semakin tidak percaya...