Beberapa hari ini ramai dibicarakan permasalahan bekas tahanan kasus korupsi yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), entah itu sebagai gubernur/wakil maupun bupati/wakil atau walikota/wakil. Kebanyakan majunya calon kepala daerah bagi bekas napi koruptor berasal dari partai. Artinya partai mengusung yang bersangkutan untuk maju dalam ajang pilkada.
KEMBALI KE ARTIKEL