mobil-mobil dinas baru, pesawat baru, pagar baru berlambang sepuhan emas, kenaikan gaji.. tidak ada yang salah dengan itu semua. Para pemimpin negara sah-sah saja menuntut fasilitas ini-itu dengan segala kewenangannya, tindakan mereka adalah citra negara di mata dunia. tidak salah bila tampil terhormat. tetapi manakah yang lebih bernilai? tampil di televisi dunia dengan dinilai para pemimpin negara lain sebagai pemimpin negara yang penuh dengan simbol-simbol kehormatan yang berwibawa laksana kerajaan yang terhormat di mata mereka, atau dinilai oleh rakyat negeri sendiri dan rakyat negeri lain sebagai pemimpin-pemimpin negara yang sederhana, penuh keteladanan, yang sesungguhnya menampilkan kehidupan yang selayaknya rakyat biasa?
Tema ini, anda semua sudah tahu, sudah berulang-ulang ditulis oleh banyak orang. sudah berulangkali diingatkan dari beberapa tahun lalu bahkan. pertanyaan besarnya sekarang, kenapa tetap saja seperti itu? katakanlah perekonomian Indonesia saat ini memang membaik dan mulai "maju" tapi apakah itu alasan yang tepat ? Ingat, ada sisi kepantasan di mata masyarakat. Mereka sebagai pemimpin negara merupakan figur publik, pantas atau tidak pantas tidak dinilai oleh diri sendiri dan oleh penghargaan doktor dan bintang yang sebanyak-banyaknya bukan tapi dinilai oleh rasa kepantasan di mata publik.
rakyat pun tidak ingin melihat pemimpinnya harus naik becaksetiap hari ke kantor, harus terlambat sampai di tempat peresmian, harus berjam-jam menunggu busway lewat. Silahkan para pemimpin memanfaatkan fasilitas sesuai beban kerja mereka, tapi ingat, gunakan yang sepantasnya di mata rakyat.bukan tampil berlebihan hingga menjadi tidak pantas.
Sudah sejak lama, saya baca di koran-koran, Pemerintah mengeluhkan rendahnya anggaran pertahanan dalam APBN, atau mengeluhkan mengenai rendahnya kualitas Alutsista yang dimiliki Indonesia. Upaya kuat untuk mencari alternatif terbaik yang efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan Alutsista. upaya ini harus didukung.
tapi sayangnya keadaan ini menjadi sangat miris sekali saat kita melintas di jalan-jalan raya di Jakarta ataupun Bandung. Di depan halaman Dephan, berderet mobil mewah Toyota Camry dan sekelasnya milik jajaran eselon I dephan, di jalanan berseliweran mobil-mobil Patwal para Jendral berupa jeep Toyota baru yang berharga lebih mahal dari Camry (bayangkan, hanya untuk mobil pengawal saja!). yang menjadi miris ternyata mobil itu dipakai untuk mengawal rombongan ibu-ibu Persit. mungkin mobil itu memang bukan diperoleh melalui APBN, mungkin saja itu adalah sumbangan pemberian dari beberapa perusahaan, tapi ingat, ada sisi kepantasan di mata masyarakat.
belum lagi Polisi, coba lewati Mabes Polri, lihatlah mobil para Jendral, pengawalnya, belum mobil pribadi dengan lambang polisi. manakah sisi kepantasannya? untuk mobil patwal vip di salah satu Polda saja menggunakan Lancer Evo VIII keluaran terbaru yang harganya saja setara mobil menteri. ironis sekali..
memang harganya tidak sebanding dengan sebuah panser senilai 30 miliar rupiah, tetapi sekali lagi dimana letak kepantasannya? apakah tidak cukup sebuah mobil sekelas Jip kecil standar tertentu. atau kalau hanya untuk didalam kota gunakan saja patwal motor. India saja bisa. kalau misalkan mobil itu disumbangkan oleh dealer mobil, apakah layak mobil itu dipakai mengawal berseliweran dijalanan ibukota didepan mata anak buahnya yang sudah kepanasan, kemacetan dan kesusahan?
Itu baru di Dephan dan Polri saja, pernah lagi saya lewat tempat parkir departemen Perdagangan, pemandangannya? berderet mobil nissan teana milik para eselon I, hoho. wajarlah jika para pejabat negara diatasnya dibelikan Crown Royal Saloon, karena mereka dianggap harus lebih mewah dari Eselon I nya. Nah sekarang bagaimana di Istana? lihat saja mobil pengawal presiden yang lebih mahal dari mobil menteri. Tapi sudahlah.
Sekarang kalau memang harus ada kenaikan gaji para pejabat tinggi negara untuk menghindari korupsi, kenapa tidak dibiayai dari pembelian mobil dinas baru, saya rasa anggarannya masih tersisa banyak untuk digunakan membeli mobil setara Innova atau Grand Vitara bagi para pejabat tinggi negara tersebut.
hal ini menimbulkan pertanyaan: dimanakah sense of crisis para pemimpin melihat para PNS rendahan dengan gaji standar, Polisi yang terpaksa menilang karena sekadar harus membayar biaya sekolah anak? Itu semua tidak akan terjadi kalau mekanisme penganggaran APBN bisa mencegahnya. Yang paling membingungkan bagaimana ini semua bisa masuk ke dalam APBN???
muncul juga satu pertanyaan: Bisa tidak ya, APBN diukur pula dari sisi kepantasan di mata rakyat?
kalau kita mengutip ayat Quran diatas maka mungkin saat ini kita tinggal menunggu waktunya saja. Wallahu'alam bishawab..
