Pada tanggal 5 September 2014, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) baru saja meresmikan “Open Data Indonesia”, yaitu suatu sistem sharing data antar institusi pemerintah, seperti kementerian, pemerintahan tingkatan provinsi, pemerintahan tingkatan kabupaten dan kota. Juga keterlibatan partisipasi masyarakat melalui wadah organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun perusahaan swasta terkait bidang-bidang yang menyangkut public domain, seperti bidang ekonomi, sosial, lingkungan hidup, transportasi, perkotaan dan kewilayahan. Menurut Mardianto, Direktur UKP4, ide ini tercetus dalam upaya penghematan anggaran negara untuk pengadaan data (sumber: Kompas 6/9/2014). Jauh sebelum tercetus ide ini, sebenarnya ada pula sistem sharing datayang khusus bersifat keruangan atau spatial data telah terintis, yaitu Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN).
