Serap Aspirasi Masyarakat oleh BPD Kunci Pembangunan yang Partisipatif

Sejak Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 tentang Desa di sahkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi penting, seperti yang tertuang pada Pasal 1 point 4 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa BPD atau dengan sebutan lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan representasi wilayah dan ditetapkan secara demokratis.