Teroris Menutupi Century

Century belum selesai.  Justru muncul babak baru pasca rekomendasi di Paripurna DPR. Publik dan media yang selama ini mengawal terus tahapan demi tahapan yang berlangsung seakan hilang akses kontrolnya karena Polri berhasil menewaskan Dulmatin. Aksi penyergapan yang berawal di Aceh diakhiri baku tembak di Pamulang mampu menutupi persoalan Century yang belum jelas sikap politik hukumnya.

Satu hal yang pasti, DPR sebagai lembaga kontrol yang telah menggunakan hak angket sedianya menindaklanjuti rekomendasi Century ke jalur yang tepat yakni hak menyatakan pendapat. Persoalan dialihkan ke penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan adalah tepat, jika pemerintah yang  diselidiki kebijakannya bukanlah seorang Wakil Presiden.
Betul, setiap orang bersamaan kedudukannya didalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualian. Namun, adalah Presiden dan Wakil Presiden memiliki keistimewaan dan dijamin oleh konstitusi dalam hal diduga melakukan pelanggaran hukum,  penegakan hukumnya diadili Mahkamah Konstitusi (MK) bukan pengadilan biasa layaknya warga negara biasa.  Dan MK hanya bisa mengadili Presiden/Wakil Presiden jika ada pendapat melalui hak menyatakan pendapat yang dilakukan DPR.

Untuk Menteri Keuangan, Presiden mestinya menonaktifkan yang bersangkutan karena proses hukum atas Menteri Keuangan bisa menghambat kinerja dan aktivitas di Kementerian Keuangan. Lagi pula tidak etis, seorang yang telah divonis lembaga politik (DPR) telah melakukan pelanggaran hukum masih beraktivitas menyampaikan laporan pemerintah di gedung politik. (***)