Dalam politik Indonesia, RUU Ketahanan Keluarga yang bertujuan sebagai upaya perlindungan dan dukungan oleh pemerintah bagi keluarga Indonesia, sering dilihat sebagai langkah mundur terhadap kesetaraan gender, karena memperkuat peran tradisional perempuan di rumah. Di sisi lain, konsep "
gender harmony" dalam politik sering kali hanya menjadi slogan tanpa implementasi kebijakan yang jelas untuk mengatasi ketidaksetaraan. Kedua konsep ini, meskipun dimaksudkan untuk memperkuat stabilitas sosial, cenderung mempertahankan stereotip gender yang membatasi peran perempuan di sektor publik. Akibatnya, perempuan tetap terhambat dalam berpartisipasi. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan:
Bagaimana RUU Ketahanan Keluarga dan narasi gender harmony dapat menjamin kesejahteraan keluarga di Indonesia, terutama terhadap perempuan? Benarkah RUU Ketahanan Keluarga Membatasi Peran Perempuan?
KEMBALI KE ARTIKEL
