Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah salah satu aspek penting dalam pengelolaan negara di Indonesia. Dalam konteks negara kesatuan, Pemerintah nasional atau Pemerintah Pusat dibentuk terlebih dahulu sebelum pembentukan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, kepentingan pemerintahan akan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Masing-masing pemerintahan mempunyai kepentingan sendiri, namun tanggung jawab akhir dari kepentingan tersebut tetap ada di tangan pusat. Seperti hal nya dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara dengan maksud untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahan yang diserahkan, dilimpahkan dan ditugas bantukan kepada daerah.
KEMBALI KE ARTIKEL
