16 tahun reformasi masih dalam belenggu pelanggaran HAM, 16 tahun reformasi negeri ini lupa akan pelanggaran HAM. 16 tahun reformasi politik Orba dan Militerisme masih berkuasa.
16 tahun silam, tepatnya 21 Mei, Soeharto terpaksa mengundurkan diri kala gerakan mahasiswa dan rakyat menuntut penggulingan Rejim Orde Baru. Hari tersebut adalah kunci bagi terbukanya ruang demokrasi dan peluang perubahan negeri yang lebih berdaulat secara ekonomi dan politik, menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia), dan bebas korupsi.
Reformasi tidak datang dengan sendirinya tanpa pengorbanan. Ia lahir dari kesakitan para aktivis korban penculikan dan pembunuhan, air mata keluarga korban yang ditinggalkan. Menyusul pembunuhan, penculikan sebelumnya yang dalam kurun waktu 32 tahun sudah lazim terjadi. Kita ingat dengan kasus pembantaian 1965, Talangsari, Tanjung Priok, Marsinah, Udin, Munir, dan masih banyak lagi. Deretan pelanggaran HAM itu tidak lepas dari tanggung jawab Orde Baru yang dimotori Golkar dan keluarga Cendana beserta kroni-kroninya, seperti Prabowo, Wiranto, SBY dll. Hanya butuh waktu tak lebih dari 10 tahun untuk militer Orde Baru kembali berkuasa.
Tak heran bila penegakan HAM tidak pernah terjadi dan perubahan sesuai cita-cita reformasi semakin jauh dari harapan. Pun dengan pengerukan Sumber Daya Alam terus dilanggengkan melalui UU yang berpihak pada modal dan stabilitas nasional lewat UU Kamnas dan Ormas. Rakyat dijadikan ancaman bagi keamanan dan stabilitas nasional demi kelancaran perputaran modal.
Pemilu 2004-2014, seperti pemilu-pemilu sebelumnya jadi ajang jual beli suara untuk berebut remah kekuasaan, bukan untuk rakyat tapi untuk pemodal. Bahkan dalam pemilu tahun ini, mantan-mantan petinggi militer pelanggar HAM lebih mendapat tempat, seperti Prabowo, Wiranto, Sutiyoso dan tak lupa partai Golkar sang motor Orde Baru masih mendulang suara terbanyak 3 besar. Ini menandakan belum ada perubahan signifikan, pemilu 5 tahunan hanya menghasilkan pemerintahan dengan watak dan karakter yang tak jauh dengan Orde Baru . Bagaimana tidak, elit politik sipil dengan takzim mewarisi watak Orde Baru dan tidak punya kepentingan anti militerisme. Tak aneh bila seorang Jokowi pun menggaet dukungan dari militer pelanggar HAM seperti Hendro Priyono yang bertanggung jawab atas pembunuhan Munir. Terakhir, Wiranto pun menyusul jadi bagi bagian dalam gerbong.
Mengingat situasi darurat akan hadirnya kembali militerisme dan Orde Baru, maka kami Aliansi Mahasiswa Menolak Lupa menuntut kepada pemerintah:
1. Tuntaskan kasus pelanggaran HAM.
2. Cabut RUU dan UU anti demokrasi.
3. Tegakkan kedaulatan ekonomi sesuai amanat UUD 1945.
4. Hapuskan komando teritorial militer.
5. Tolak pengaruh militer dalam politik.
Aliansi Mahasiswa Melawan Lupa
Komite Mahasiswa dan Pemuda Anti Kekerasan (KOMPAK), Lingkar Studi Aksi Demokrasi Indonesia (LS-ADI), Serikat Mahasiswa Gerakan Indonesia (SMGI), Lembaga Kajian Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI), Komite Persiapan Federasi Mahasiswa Kerakyatan (KPFMK), Universitas Bung Karno (UBK), UHAMKA, Universitas Nasional (UNAS)
