Bahkan wacana Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS), tidak begitu gejolak perebutan kursi mentri 2019-2014. Sementara marak kasus kekerasan seksual menimpa anak dibawah umur yang terus tak ada habisnya.
Oleh karenanya, langkah yang mesti diambil pemerintahan adalah fokuskan pada kondisi real kejahatan yang ada. Bukan malah berbicara jatah kursi mentri, bagi-bagi kue kekuasaan, dan rekonsiliasi yang tidak dimengerti masyarakat akar rumput.
Proses pendewasaan negara Indonesia dalan berdemokrasi akan terlihat bila manusia dapat memanusiakan manusia, dalam hal ini perempuan harus bebas dari tindak kekerasan seksual serta diberikan akses pendidikan politik yang melawan relasi kekuasaan patriarki yang terus subur dalam balutan regulasi.
