Subsidi kepada Presiden dan Menteri adalah : Mobil dan BBM-nya, berbagai tunjangan jabatan, rumah dinas dan segala fasilitasnya, pakaian pesawat terbang kenegaraan dengan segala fasilitasnya. Begitu juga kepada DPR-DPRD, para Gubernur, Bupati, Walikota sangat banyak fasilitas disamping gaji pokok bulanan seperti rumah dinas dan segala fasilitasnya, berbagai tunjangan jabatan lainnya.
Selama pergantian pemimpin Nasional di Indonesia, semua janji kepada rakyatnya yang di berikan oleh seorang Presiden bahkan sampai kepada Presiden Jokowi, tidak pernah bisa dipercaya oleh mayoritas rakyat. Buktinya Jokowi menjanjikan tidak akan membentuk Kabinet secara transaksional, kenyataannya sangat transaksional yang mendudukkan para menteri dari para partai koalisi. Jokowi dan Partai pendukungnya tidak akan menaikkan BBM kenyataannya sering kenaikan BBM bahkan subsidi BBM-pun dicabut dan harga BBM Indonesia sudah sangat mendekati harga BBM Internasional pada kondisi pendapatan rataan rakyat masih jauh dibawah pendapatan perkapita Negara yang harga BBM-nya berharga internasional. Ini adalah tindakan sangat konyol yang disepakati oleh seorang Presiden pada saat ini. Selanjutnya tindakan konyol ini adalah upaya untuk mematuhi keinginan dan kesepakatan Liberalisasi asing terhadap perekonomian Indonesia.
Akibat dari BBM Indonesia mendekati harga Internasional, semua kebutuhan hidup rakyat menjadi sangat mahal, kemiskinan penduduk Indonesia semakin meningkat tajam daya beli rakyat sangat rendah, lanjutannya terjadi perlemahan aktifisasi ekonomi didalam negeri.
Pencabutan subsidi BBM Indonesia, dengan alasan banyak Negara maju lainnya tidak mensubsidi lagi BBM-nya, adalah alasan yang sangat bodoh karena kondisi mayoritas rakyat mengandalkan transportasi pribadi sebagai akibat sangat minimnya jalur transportasi umum murah, aman dan nyaman yang menjangkau banyak tempat disemua perkotaan. Selanjutnya tidak adanya upaya keras pemerintah untuk mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas disemua perkotaan Indonesia. Akibatnya, ada Biaya Kemacetan yang harus ditambahkan oleh semua rakyat didalam biaya transportasi mereka dan ini semua memicu semakin mahalnya biaya kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, Pemerintah sudah menjebak rakyatnya sendiri terpaksa membeli kendaraan pribadi serta menjebak rakyat didalam manajemen lalulintas kota yang sangat semerawut macet dan semua ini merupakan ekonomi biaya tinggi Nasional.
Presiden Jokowi menyatakan agar seluruh rakyat berkenan untuk mau menderita bersakit-sakit dahulu selama 3 tahun mendatang lalu setelah itu akan kelihatan hasilnya. Lalu Jokowi menambahkan sebuah Negara besar agar dia nyata menjadi besar harus menghadapi rintangan besar makanya kita harus sakit dahulu kerja keras untuk menikmati hasilnya. Pernyataan Presiden Jokowi ini, tidak disertai dengan kenyataan yang dilihat dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dimana Jokowi dan Kabinetnya tidak memperlihatkan kinerja untuk bisa mensejahterakan seluruh rakyat. Umpamanya ada rencana tentang kenaikan harga BBM lalu beberapa jam kemudian dibatalkan, adanya penanda tanganan Presiden tanpa dibaca dahulu isinya terhadap Perpres untuk membeli mobil baru dan mewah untuk para pejabat tinggi Negara setelah diprotes banyak kalangan barulah Presiden sendiri membatalkan Perpres tersebut. Ini semua adalah inkonsistensi dari Presiden serta Pemerintah. Bagaimana rakyat bisa percaya kalau 3 tahun mendatang akan didapat wujud awal kesejahteraan seluruh rakyat ? Mampukah rakyat bertahan dalam kehidupan yang amat miskin selama 3 tahun kedepan, sementara ketidak pastian masa depan Indonesia diproyeksikan oleh para pejabat tinggi negara.
Pemerintahan Jokowi sangat berharap kepada seluruh rakyat agar mau menderita dan susah hidupnya selama 3 tahun mendatang, sementara para pejabat tinggi Negara tetap mendapatkan semua fasilitas subsidi yang sangat menyamankan mereka dan mereka para pejabat tinggi tidak memperlihatkan empati yang sepontan untuk menyatakan tidak mau lagi menerima subsidi fasilitas negara dan semua fasilitas negara kami tolak selama 3 tahun kedepan demi untuk membangun kesejahteraan rakyat. Hal ini tidak dilihat oleh seluruh rakyat. Bagaimana rakyat mau bekerja untuk mendukung pemerintah, kalau semua bahan baku bagi industri kecil menengah rakyat harganya mahal dan tidak stabil, biaya hidup semakin mahal yang berakibat tuntutan pendapatan buruh kerja semakin tinggi juga dan dipastikan banyak perusahaan akan tidak mampu bertahan lama. Berbarengan dengan itu daya beli masyarakat yang sangat lemah.
Pemerintah bersama Kabinet Kerja sekarang ini, selalu didalam memutuskan kebijakannya, tidak mampu mengukur secara luas dan dalam tentang dampak negatifnya atas keputusan itu. Selanjutnya, tidak ada program tersistematis didalam penataan perekonomian Nasional yang menunjukkan arah benar yang konsisten untuk menuju kemampuan awal perwujudan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya banyak Menteri pada Kabinet Kerja yang sekarang ini tidak kapabel bahkan membuat kerunyaman ketidak pastian masa depan Indonesia. Seperti Menteri Kumham yang sangat nyata membuat keputusan blunder memecah belah dua partai di Indonesia ini. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang di pimpin oleh anak mama yang tidak menunjukkan kinerja bagi peningkatan peran Kementerian. Juga Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan serta Menteri ESDM tidak menampakkan kemampuan kinerjanya yang terbaik dari Kementerian terdahulu. Pembubaran perusahaan Mafia Migas, bukanlah sebuah prestasi, akan tetapi nantinya akan bermetamorfosa kepada nama lainnya. Mau dibawa kemana Indonesia ini kedepan ? (Abah Pitung)
