Keriuhan penyebutan "Petugas Partai" yang banyak dihujat masyarakat, diperparah dengan sebutan Kader Utama PDIP kepada Presiden Jokowi ketika dicantumkan dalam undangan. Memang telah ada skenario sangat terencana terhadap pengkerdilan Presiden Jokowi oleh panitia pelaksan Kongres cq. Bidang protokoler. Mengapa PDIP bisa demikian ? Adakah permintaan yang mendesak dari orang yang paling berkuasa di PDIP ? Baru pertama kalinya terjadi seorang Presiden RI diundang dalam acara sebuah partai, tidak memberikan kata sambutan dalam acara tersebut.
Setelah para petinggi PDIP melakukan penghinaan kepada Presiden Jokowi, justru Presiden Jokowi datang ke lokasi kongres dengan fasilitas kepresidenan dan tentu semuanya atas beban uang rakyat atas nama Negara. Kalaulah dalam undangan tertulis dengan sebutan "Kader Utama PDIP" dan sangat disadari oleh Jokowi datang dengan dirinya berbaju seragam merah sebagai petugas partai, seharusnya Jokowi tidak menggunakan fasilitas Negara ketika datang menghadiri Kongres tersebut. Disini, Jokowi-pun tidak tahu diri main babat saja menggunakan fasilitas protokoler Negara dan memaksakan dirinya dalam posisi seorang Presiden RI dan bukan Kader Utama PDIP. Disini, Jokowi-pun turut serta menghinakan dirinya sendiri didalam posisi kongres IV PDIP tersebut.
Bisa dibayangkan kerugian dari seluruh rakyat Indonesia, ada seorang Presiden di dibebas tugaskan oleh PDIP selama 2 hari lebih dan telah terjadi kekosongan jabatan kepresidenan di Indonesia ketika itu. Bagi para kader PDIP, ini dianggap sepele, akan tetapi bagi seluruh anak bangsa Indonesia peristiwa penghinaan dan pembebas tugasan seorang Presiden, ini adalah masalah besar.
Pembenaran konyol yang dilakukan pihak petinggi PDIP, mengundang bahan tertawaan dari semua kalangan terhadap istilah salah kaprah Megawati dengan ucapan "Petugas Partai". Pembenaran yang konyol yang dipertontonkan membuat muak semua orang menyaksikannya dan mendengarkannya dan merendahkan martabat sebuah Partai. (Abah Pitung)
