Kader partai diambil dari anggota keluarga, pengurus organisasi, atau alumni dari organisasi kepemudaan. Bisa jadi dari orang yang sudah terbukti memiliki daya jual, karena kaya raya, karena seniman terkenal, atau anggota keluarga dari tokoh terkenal atau berpengaruh. Jika dalam organisasi Muhammadiyah, kader Muhammadiyah bisa berasal dari keluarga, dari amal usaha, ataupun dari organisasi Muhammadiyah dengan beragam organisasi otonomnya. Banyak jalan menjadi kader Muhammadiyah yang baik. Sebagai organisasi Islam yang mengutamakan aturan organisasi, Muhammadiyah mempunyai pedoman berorganisasi yang tertib sejak dari ranting sampai ke pusat. Setiap pimpinan pada level tertentu diharapkan dapat memiliki amal usaha. Seperti sekolah, panti asuhan, rumah sakit, usaha bisnis perdagangan, jasa dan sebagainya. Dengan pengelolaan tersebut, maka akan menarik kader dari kalangan masyarakat yang belum berorganisasi di Muhammadiyah. Masalahnya jika ranting atau cabang tidak memiliki amal usaha, ia akan bergerak pada pengajian demi pengajian, yang lama-kelamaan akan membosankan, tidak ada gerakan. Maka ia akan ditinggalkan. Pada beberapa kasus terlihat bahwa amal usaha Muhammadiyah yang bagus bergerak dengan dibantu kader-kader dari organisasi otonom yang progresif. Berani untuk berbuat sesuatu yang baru, sehingga sekolah tersebut menjadi unggulan, kualitas terjamin, bahkan dengan pendaftar yang harus indent, itu menunjukkan banyaknya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah tersebut.
Persaingan dalam politik membutuhkan amunisi yang besar. Sudah menjadi pembicaraan umum, untuk menjadi anggota parlemen tingkat kabupaten atau kota membutuhkan dana segini segitu. Menjadi pejabat Gubernur atau Bupati memerlukan modal segini segitu, apalagi menjadi Presiden. Sumbangan terhadap partai politik di AS dibuat transparan, demikian pula penggunaannya. Dengan demikian, masyarakat akan tahu mau dimana arah pembangunan negara nya, demokrat atau republikan yang akan memimpin.
Kepemimpinan kolektif kolegial adalah idealisme pada organisasi kemahasiswaan yang masih aktual untuk diterapkan. Dimana dominasi seseorang dikurangi, serta keputusan-keputusan organisasi diputuskan, dan dibicarakan secara terbuka dengan logika berfikir masing-masing. Dengan memperbanyak ruang diskusi, maka hasil keputusan yang diambil diharapkan dapat menguntungkan. Pada satu waktu, diperlukan otoritas pimpinan tertinggi, hal ini juga baiknya adalah selaras dengan kesepakatan kolektif kolegial. Hal ini sesuai dengan konsep "Wa Amruhum Syuraa Bainahum" pada kitab suci, yaitu mengedepankan musyawarah. Bukan kah hal ini juga yang diterapkan pada masa-masa kepemimpinan 4 sahabat Rasulullah SAW.
Pada organisasi yang berjenjang, dari tingkat ranting, cabang, daerah, dan wilayah, sampai ke pusat, kepemimpinan kolektif kolegial mendorong pemerataan peran para pemimpin organisasi. Kalau mau berkontribusi besar, tidak mesti menjadi ketua umum. Karena semua orang berhak berbicara, berhak untuk menentang dan menerima pendapat yang berseliweran saat curah pendapat. Biasanya ada permainan "devil's advocate", sebuah gagasan dipertanyakan, dikuliti, ditentang oleh satu pihak, dan lainnya membelanya. Untuk menjaga harmoni kolegial, diharapkan heterogenitas para aktivis, semisal pada kesukuan, karakter, daerah, gender dan lainnya. Homogenitas akan membawa kepada bias dalam pengambilan keputusan. Sama seperti gambar pada buku pelajaran IPS, yang dibuat oleh kaum mayoritas, maka cenderung menampilkan mayoritas.
