Berdalih penyerapan anggaran maka aparat pemerintah dengan swasta adalam hal ini pemborong berupaya keras untuk mewujudkan proyek-proyek yang sebenarnya bisa dikerjakan di awal atau pertengahan tahun. Dalam dua bulan di akhir tahun biasanya mereka baru 'bergerak' dan mengeksekusi proyek-proyek tersebut. Maka tidak heran mereka mengerjakannya siang malam hampir 24 jam nonstop. Tentu hal ini menjadi kesibukan yang luar biasa bagi aparat pemerintah sebagai peyedia anggaran maupun pihak kontraktor sebagai eksekutor proyek. Kita bisa lihat di instansi pemerintah bagian pencairan anggaran mereka sangat sibuk melayani kontraktor.
Di era otonomi daerah dimana segala kewenangan pemerintah pusat beralih ke daerah, menjadikan daerah sebagai penentu bagi pembangunan di daerahnya sendiri. Mau tidak mau nasib ada di tangan mereka sendiri. Baik Eksekutif maupun legislatif. Kaitannya dengan anggaran misalnya, bagaimanapun juga eksekutif masih tergantung pada proses politik di DPRD setempat. Sehingga apabila suatu daerah ingin maju pembangunannya, sebaiknya menjaga hubungan yang harmonis antara keduanya.
Seringkali hubungan yang tidak imbang antara kepala daerah dan DPRD menjadikan pembangunan terhambat. Akhirnya seperti yang diuraikan di atas. Persetujuan anggaran telat, akhirnya pelaksanaan pembangunan di lapangan juga molor. Kegiatan yang seyogyanya bisa dikerjakan di awal tahun, tapi baru bisa dieksekusi di akhir tahun. Jika seperti ini terus berlanjut maka masyarakat yang akan dirugikan.
Kita tidak akan bisa menikmati fasilitas sarana dan prasarana fisik dengan nyaman. Karena sudah menjadi rahasia umum, bahwa pembagunan yang dilaksanakan secara tergesa-gesa hanya untuk memenuhi target asal jadi maka kualitas apa yang sebenarnya akan kita dapatkan. Ibarat kisah legenda Bandung Bondowoso yang disuruh Roro Jonggrang membuat 1000 candi dalam satu malam. Kontraktor disuruh membuat jalan sebagus mungkin, taman seindah mungin, jembatan sekokoh mungkin tapi hanya dalam 30 hari kalender.
