Diskriminasi terhadap guru honorer telah lama menjadi persoalan yang memprihatinkan di Indonesia. Meskipun ada upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), faktanya banyak guru honorer yang masih harus berjuang dengan kondisi ekonomi dan sosial yang sulit. Mereka sering menerima gaji jauh di bawah standar dan menghadapi berbagai keterbatasan dalam akses kesejahteraan serta pengembangan karier. Beberapa kasus terbaru, termasuk kasus Supriyani di Konawe Selatan, semakin memperjelas adanya ketidakadilan dalam perlakuan terhadap guru honorer. Diskriminasi ini tidak hanya menyoroti masalah kesejahteraan, tetapi juga ketidakadilan dalam perlakuan hukum dan perlindungan kerja.
KEMBALI KE ARTIKEL
