otonomi khusus (otkus) suda mulai diperbincangkan dikalangan pejabat kukar baik legislatif maupun eksekutif dan beberapa waktu lalu sempat diwacanakan yudisial riview tetapi tidak mengundang hasil karena berbagai dalih yang disampaikan pusat antaralain "APBD kurang lebih 7 T. tidak mampu di belanjakan sampai habis apa lagi mengajukan yudisial reviu" dan saya yakin, ketika daerak kita kukar memperjuangkan otkus di pusat pasti ada lagi dalih mereka, saya fikir ini hal yg cukup sederhana " APBD ini kan punya kita KUKAR entah kita mau habiskan atau tidak inikan urusan kita didaerah" kita menilai sangat lamban, menyadari bahwa selama ini hasil alam kita baik migas dan batu bara menyumbangkan ke Pusat sangat besar.
