Mohon tunggu...
KOMENTAR
Kebijakan Pilihan

1M/Desa, Apa Gak Ditilap Kades? Pengawasannya?

19 Maret 2014   14:04 Diperbarui: 24 Juni 2015   00:45 120 1
Saya mempunyai sepupu bisa dibilang asalnya dari desa. Ia sekolah D3 di kota. Pulang ke desa ia mencalonkan diri menjadi kades dan terpilih. Kades di desanya itu seperti piala bergilir, karena sebelumnya menjadi kades adalah kakaknya.
*
Saya perhatikan kehidupan ekonomi sepupu saya itu setelah menjadi kades meningkat berpuluh-puluh kali lipat. Dulunya bisa dikatakan kehidupannya biasa-biasa saja, sekarang hidupnya wah. Punya mobil yang harganya ratusan juta, yang mungkin dilihat dari gajinya sebagai Kades selama 5 tahun mobil itu tidak mungkin kebeli.
*
Saya tidak iri, saya cuma prihatin. Sekarang di desa orang-orang yang memilihnya jadi kades marah padanya. Karena ada kemungkinan ia menyalahgunakan jabatan. Orang-orang desa itu berjanji di pemilihan nanti tak memilihnya lagi.
*
Teman saya juga pernah cerita, tentang desanya di kampung. Dimana ayahnya jadi dewan desa di kampung tersebut. Bahwa kepala desa yang ayah teman saya jadi dewan desa mengadakan pengajuan ke pemerintah yang lebih tinggi, dana pembangunan desa. Dalam proposal ada tanda-tangan ayah teman saya itu sebagai dewan desa.
*
Dalam proposal pengajuan dana diperlukan 100 juta. Akhirnya dana cair. Anehnya si kades cuma menerima 50 juta dengan tanda tangan pengeluaran dana 100 juta. Inilah yang jadi protes ayah teman saya, pembangunan yang diajukan si kades tidak dilakukan, ayah saya itu akhirnya mengundurkan diri jadi dewan desa.
*
Yang saya maksud jika digelontorkan dana-dana yang banyak ke desa-desa, bagaimana pengawasannya? Bagaimana pengawasan terhadap kepala desa? Bagaimana pengawasan terhadap uang yang digelontorkan? Jadi saya rasa, kurang efektif jika desa itu digelontorkan banyak dana, namun jika tidak ada pengawasan yang ketat. Sehingga pengelontoran dana ke desa itu sia-sia belaka.
*

KEMBALI KE ARTIKEL


LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun