Situasi ekonomi menjadi semakin timpang akibat kuasa pemerintah yang tak mampu menjangkau moneter. Sementara, sumbangan langsung uang dari pemerintah (fiskal) terhadap ekonomi rakyat kalah jauh dibanding andil sektor moneter via perbankan.
Katadata(dot)co(dot)id (2019) melangsir kredit modal kerja yang disalurkan perbankan hingga Juni 2019 mencapai Rp 2.561,03 triliun. Sementara itu, penyaluran kredit investasi mencapai Rp 1.404 triliun. Untuk penyaluran kredit konsumsi, menurut data Statistik Perbankan Indonesia (SPI), mencapai Rp 1.502,61 triliun. Di sisi lain, Data Kemenkeu merilis realisasi belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 hingga akhir tahun mencapai Rp 2.310 triliun atau setara 93,9% dari pagu APBN 2019 yakni sebesar Rp 2.461,11 triliun.
Total keluaran uang via perbankan (jasa keuangan) sebesar 5467,64 T. Angka ini 2,3 kali lipat lebih banyak dibanding sumbangsih uang yang dikeluarkan via APBN. Persentasenya bisa lebih tinggi jika belanja gaji dan fasilitas penyelenggara dikeluarkan dari struktur belanja pemerintah. Apalagi, 82,5 % pendapatan yang dipakai belanja oleh pemerintah bersumber dari pajak (mayoritas) rakyat. Dengan demikian, peran pemerintah dalam ekonomi Indonesia sudah terkondisikan minimalis. Pemilik sistem uanglah yang paling berkuasa. Ini juga membuktikan bahwa sistem keuangan Indonesia belum berdaulat.
-QFA-
#RepublikasiDamai
#RevolusiSahDanDAmai
