Private island atau pulau private merupakan pulau yang.dimiliki atau juga disewa oleh perorangan maupun perusahaan dimana penggunaannya bisa untuk pribadi maupun untuk mendapatan keuntungan dengan membangun fasilitas dan bangunan diatasnya.
Letaknya bisa di tengah lautan lepas atau bisa merupakan satu dari gugusan pulau (kepulauan) serta bisa juga sebagai pulau yang berdiri sendiri.
Indonesia tidak mengenal kepmilikan atas pulau namun hanya dengan sistem sewa yang jangka waktunya bisa hingga 25-30 tahun serta bisa diperpanjang, berbeda dengan sistem di kawasan lainnya seperti Amerika dan Eropa dimana pulau bisa dimiliki sepenuhnya.
Walau demikian ketika kita mendirikan bangunan dan fasilitas di pulau yang kita sewa maka itu akan menjadi properti pribadi kita sebagai pemilik dari bangunan dan fasilitasnya, sama berlakunya ketika kita membangun rumah kita di perkotaan atau dikawasan lainnya.
Akan tetapi pada prakteknya status sebagai properti pribadi bisa terusik karena status tanah/lahan yang menjadi milik pemerintah dengan kuasa kelola oleh pemerintah daerah setempatnya, hal ini pastinya akan mengurangi makna dari private island tersebut yang dapat menyediakan kawasan yang private dengan privasi yang.total bagi penyewa pulau maupun para tamunya.
Tantangan tantangan dibawah ini diluar dari tantangan transportasi dan pembangunan awal yang jelas akan membutuhkan dana yang tidak kecil karena biaya transportasi angkut alat dan bahan bangunan via laut akan jauh lebih mahal dari transportasi darat.
Hukum
Walaupun hanya kita yang tinggal dan para tamu yang berlibur di pulau private yang kita kelola, segala sesuatunya tetap tunduk dengan hukum di Indonesia termasuk adanya kemungkinan pulau kita menjadi Tempat Kejadian Perkara dar tindakan yang melanggar hukum.
Dan karena lokasi pulau tidak sama dengan kawasan hunian di daratan utama maka terkadang pengawasan yang dilakukan oleh aparat hukum akan mempengaruhi ketenangan di pulau.
Inspeksi berupa kunjungan dengan personnel berseragam ketika tamu sedang melakukan kegiatan pribadi mereka akan menghasilkan energi yang kurang baik pada tamu kita, walaupun mereka tidak langsung melakukan interaksi dengan tamu sekalipun.
Pada umumnya pihak aparat hukum ingin bertemu dengan pengelola bukan tamu kita dan itu dapat dipahami sama dengan patroli pada kawasan hunian pada umumnya, namun karena  bangunan dan fasilitas pada private island berada di satu kawasan yang berukuran lebih kecil dari kawasan hunian perkotaan maka efek dari kunjungan aparat hukum juga berbeda.
Keadaan bisa bertambah tidak kondusif ketika aparat mengajak keluarga atau koleganya untuk menikamati keindahan pulau atau hanya sekadar menyantap makan siang tanpa pemberitahuan sebelumnya sehingga pengelola pulau akan berada di posisi sulit antara mengutamakan privacy tamu dan mengakomodasi permintaan mendadak dari pihak aparat.
Keamanan
Pengamanan adalah bagian dari paket yang ditawarkan kepada tamu sehingga pengamanan berada pada prioritas utama pula selain dari privacy.
Pengamanan diperlukan dari sisi laut, pesisir dan daratan sehingga diperlukan sumber daya yang tidak kecil untuk menjaga kemananan disekitar pulau.
Dengan keadaan ini maka tantangan sosial berupa hubungan dengan penduduk di pulau tetangga dimasukkan sebagai bagian (sub) dari tantangan pada pengamanan pulau, bersamaan dari itu penduduk akan merasakan pula dampak dari keberadaan dari pengelola pulau private.
Keterlibatan masyarakat di pulau terdekat dapat dilakukan dengan cara melibatkan mereka pada kegiatan wisata kepada tamu kita misalnya dengan tur mengunjungi desa mereka yang dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan pembelanjaan dari tamu, atau bisa juga dengan memperkerjakaan beberapa dari mereka pada kegiatan wisata di pulau kita.
Namun demikian, pengamanan memerlukan kegiatan pengawasan 24/7 oleh karenanya selain dari pemasangan peralatan moniitor seperti CCTV juga diperlukan sumber daya manusia yang bekerja dalam grup atau shift.
Hal ini tidak kalah pentingnya dengan kemanan tamu karena keamanan tidak saja mencakup barang kepemilikan tetapi juga layanan kesehatan yang tersedia jikalau dibutuhkan, tidak hanya berupa fasilitas kesehatan saja seperti P3K kit dan puskesmas ataupun klinik lainnya tetapi juga pada kesigapan kita untuk mengatasi keadaan darurat berupa kendaraan yang dapat segera tersedia untuk mengevakuasi.
Penyediaan kapal cepat (speedboat) atau layanan sewa helikopter perlu menjadi pertimbangan bagi pengelola pulau private ini, karena selain dari kesehataan, ketersediaan kendaraaan ini akan berguna dalam menghadapi bencana alam seperti gempa.
Kesimpulan
Keberadaan pulau private sebagai kawasan hunian maupun liburan yang terpisah dan terisolasi dari daratan utama akan dapat menimbulkan kekhawatiran dari pihak aparat akan terjadinya tindak kegiatan yang melanggar hukum seperti.perjudian dan penyalahgunaan narkoba, sehingga kunjungan aparat berupa inspeksi lapangan menjadi tanggungjawab mereka.
Untuk menghindari pergesekan antara pihak pengelola dan aparat adalah dengan pembicaraan sebelumnya dengan masing masing pihak memahami dasar dan landasan operasi mereka masing masing pula termssuk pada penampilan saat inspeksi serta pemberitahuan sebelumnya jika membawa kolega dan keluarga aparat.
Hal lain yang dapat diusahakan adalah dengan menyiapkan surat perjanjian antara pengelola dan tamu yang mengatur segala hal, termasuk pula penegasan kepada tamu bahwa pengelola tidak memperbolehkan tindak kegiatan yang melanggar hukum yang berlaku.
Surat perjanjian ini dapat dijadikan dasar hukum kepada pengelola apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tamu.
Selain itu data kesehatan para tamu juga perlu diminta oleh pengelola yang akan bermanfaat bagi pengelola untuk mengantisipasi akan adanya keadaan darurat kesehatan, juga sebagai dasar bagi pengelola atas tuntutan dari pihak ketiga.
Keberadaan dari pulau private dapat mengakibatkan pergesekan pula pada penduduk disekitar pulau pulau tetangga, oleh karenanya mereka perlu dilibatkan juga dalam proses atau pengoperasian pulau private.
Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya diatas yaitu memperkerjakan penduduk pada usaha kita misalnya untuk tenaga pada kuliner, tour guide, anak buah kapal, spa dan lainnya.
Namun semua ini juga memerlukan kordinasi dengan pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan, kordinasi disini tidak sebatas pada perijinan saja melaninkan juga pada hal hal lain yang berhubungan langsung dan tidak langsung  pada pengoperasian pulau private seperti kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan, pengaturan inspeksi dengan azas saling menghormati kedua pihak serta kenyamanan dan ketentraman tamu.
Semua ini hanya berupa masukan yang berdasarkan pada analisis dan pemahaman penuliis pada pulau private, oleh karenanya segala sesuatunya mungkin dapat berbeda pada pelaksanaannya baik dari sisi pengelola maupun kebijakan daerah dimana pulau tersebut berada.
Satu hal yang pasti, wisata private island adalah wisata dengan wisatawan yang jumlahnya lebih kecil dari wisatawan pada destinasi wisata lainnya yang sudah tentu akan berhubungan erat dengan kualitas layanan yang tidak hanya pada satu hal saja tetapi juga lainnya seperti kemananan, kesehatan dan lainnya.
Pemerintah yang kini berencana ingin mendukung wisata yang berkualitas maka perlu juga mengakomodasi pihak pengelola sebagai pihak terdepan dalam penyediaan layanan berkualitas ini.
Mudah mudah berguna.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
