Pro Konta AHOK dan DPRD DKI
Belakangan pro dan kontra sikap Ahok terus menghangat di media, khususnya saling melempar kritikan tajam antar Ahok dan DPRD DKI. Sebagai orang yang mengikuti berita hangat ini, baik melalui media tulis dan elektronik, setidaknya ikut merasakan  dimana kesalahan sesungguhnya ? Ahok kah atau Oknum di DPRD DKI yang merasa tersinggung akan ucapan Ahok ?
Jika disimak tanggapan masyarakat termasuk penulis, begitu ada kritikan dari oknum DPRD-DKI. lebih banyak yang pro Ahok daripada pro DPRD DKI. Ini membuktikan bahwa masyarakat melihatnya kearah positif yang dilakukan Ahok, bukan ucapan yang dikeluarkan dengan apapun sebagai alasan DPRD DKI mau menjatuhkan Ahok. Ataupun alasan kekesalan Ahok atas sikap oknum DPRD DKI.
Lebih jauh untuk disikapi yaitu permasalahan APBD yang dianggap dipalsukan Ahok, sesungguhnya bagi Ahok hanya masalah pemaksaan untuk memasukan dana siluman kedalam APBD. Beda pendapat ini sesungguhnya bisa di musyawarah dengan pikiran positif demi kebaikan masyarakat DKI, bukan kepentingan pribadi atau mau menang-menang sendiri. Apa untung ruginya pemaksaan kehendak, jika tujuannya untuk mencegah permainan oknum  ( korupsi ) seperti yang terjadi pada APBD masa sebelumnya. Jika masing – masing pihak bertolak dari tujuan yang baik, kenapa harus ribut ? tidak ada yang dirugikan bukan ?
Pertanyaannnya apakah kedua belah pihak bertolak dari tujuan yang baik ? yaitu menciptakan pemerintahan bersih yang bebas dari KKN. Permaslaahan adalah budaya kita sudah terlanjur menanam budaya yang suka berkelok-kelok, yaitu ucapan manis didepan namun menusuk dibelakang. Ucapan tidak sejalan dengan hati. Budaya ini telah merusak kita berpuluhan tahun lamanya.
Begitu Ahok muncul dalam suasana budaya seperti ini, maka penolakan datang dari mana-mana ( terutama dari kalangan birokrat dan oknum di parlemen. Â Rakyat yang dulunya tidak paham, menjadi celik matanya. Dulunya abu-abu sekarang sudah bisa membedakan hitam dan putih dengan jelas, dengan kata lain sesungguhnya Ahok sudah merebut hati masyarakat untuk melawan oknum DPRD DKI yang berlawanan arus dengan Ahok. Lebih konkrit lagi yaitu masyarakat yang pro perubahan melawan pejabat ( oknum birokrat maupun parlemen ) yang mau bertahan dalam status quo via tangan Ahok.
Seyoganya konflik Ahok dan oknum DPRD DKI sudah harus berakhir, dengan APBD yang telah ditengahi oleh Kemendagri. Bukan lagi berhantam karena kepentingan pribadi, melainkan kepentingan masyarakat DKI menjadi utama dan terutama sebagai  tujuan berbangsa dan bernegara yang bersih. Kita semua yakin, semua yang bertolak dari niat yang baik, tentu akan timbul suasana kerja yang harmonis, karena kepentingan pribadi dan kelompok sudah bukan menjadi dasar berpolemik. Bukankah demikian ?
