Potret DPR/MPR 2014- 2019
Senin, 6 Oktober 2014 | 23:22 WIB Prabowo Setuju PPP Dapat Kursi Pimpinan MPR
PPP Ancam Gabung ke Koalisi Jokowi-JK jika Tak Diberi Kursi MPR oleh KMP
Sangat diragukan jika DPR / MPR terpilih akan mampu bekerja baik demi kepentingan rakyat, terbukti dengan pembagian kedudukan saja sudah menampakan kepentingan kelompok tanpa memikirkan keefektifan kerja kedepan. Kepada siapakah mereka berkepentingan sudah nampak dari cara kerja mereka merebut kursi pimpinan, sama sekali tidak membahas keefektifan, right man on the right place dalam menentukankan jabatan. Selalu kepentingan kelompok menjadi landasan pembicaraan, sehingga tidak heran timbul kekisruhan antar koalisi yang ada. Ada yang merasa diuntungkan dan ada pula merasa dirugikan, sehingga begitu mudah terpecah dengan ancaman-ancaman. Karena hanya satu jalan ancaman yang lebih efektif dalam memperoleh kedudukan.
Bukti berikutnya akan lebih memperjelas, dimana perpu presiden tentang pilkada oleh DPRD, hanya karena negosiasi kepentingan, maka misi awal yang mengebu-ngebu untuk meloloskan UU pilkada, nampaknya kompak karena kepentingan koalisi, namun begitu Demokrat oleh SBY proaktif kembali, putusan itu bisa berubah. Lihat saja bukti permainan ini akan nampak lebih jelas. Kepada siapakah sesungguhnya mereka yang duduk di DPR / MPR bekerja ?  Nampak jelas sekali koalisi Indoensia Hebat akan gagal total dalam meraih kursi di DPR bahkan akan terjadi juga di MPR. Hanya karena prinsip non transaksional yang sangat dibenci oleh KMP. Nampak juga kurang yakinnya KIH ini untuk bekerja efektif dalam pemerintahan, maka mereka berupaya juga untuk terlibat negosiasi.
Pertanyaannnya apakah pemerintah Jokowi – JK akan tersandera oleh karena kalah kekuatan di DPR / MPR ? memang ini merupakan lembaran baru bagi Indonesia, karena belum pernah terjadi seperti ini, kekuatan tidak berimbang dalam DPR, yang nampaknya akan selalu mengganjal program kerja pemerintah. Kemungkinan ini juga minimal menghantui pemerintha baru untuk ekses, jika melihat masa lalunya.
Namun mungkin Jokowi – JK kurang yakin akan dukungan rakyat yang begitu kuat kepada pemerintah baru, sehingga kekuatan rakyat kurang dipertimbangkan, sehingga mencoba upaya negosiasi. Dibuktikan dengan kurangnya terlibat rakyat menekan DPR saat sidang berlangsung selama ini. Minimal membuat kubu Jokowi – JK sedikit ragu-ragu. Sangat beda jika kekuatan rakyat menekan DPR yang bersidang saat ini, akan memberi semangat mereka lebih kuat berjuang dengan resiko tidak populer dalam DPR / MPR. Kemungkinan jika rakyat ikut menekan, setidaknya DPR ( KMP ) tidak semudah ini melakukan semena-mena. SEKAI-KALI RAKYAT HARUS BISA MENEKAN, SUPAYA KMP BERPIKIR TIGA KALI JIKA BERANI MACAM-MACAM.
Kita sangat menyayangkan jika anggota yang duduk di DPR, kembali cara kerja pola lama yang tidak mendukung program menuju Indonesia Baru yang lebih pro rakyat. Slogan-slogan tidak dibutuhkan rakyat, yang dibutuhkan adalah kenyataan dukungan jauh lebih penting.  Karena kedepan harapan kepada Jokowi – JK akan memudar, jika mengikuti irama DPR yang penuh transaksional. Apalagi jika kurang dukungan kerja profesional kabinet Jokowi – JK , akan lebih memudahkan DPR mengganjalnya.
Moga-moga Jokowi – JK diberi hikmad dan bijak dari Tuhan untuk dimampukan dalam menjalankan roda pemerintahan, berdasarkan program kerja yang mantap sesuai janji-janji yang telah diberikan. Juga memberi kemampuan pada kabinet yang terpilih sesuai harapan rakyat dan mampu mengaplikasikan dalam pelaksanaan kebijaksaan dilapangan. Walaupun kurang didukung oleh DPR, namun rakyat akan mengawali dan ikut membantu terlaksananya cita-cita lahirnya Indonesia Baru dengan perubahan-perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia serta penegakan hukum yang sama bagi seluruh rakyat tanpa pandang siapakah dia, dari mana dan kepercayaan apa. Semua sama dihadapan hukum Indonesia.
