Mahar Politik untuk Menggerakkan Mesin Parpol?

Salah satu statment Ahok untuk tidak ikut jalur politik yaitu ketidakadaan dana yang harus dipikul untuk mahar politik dalam menggerakan mesin politik. Begitu statment itu dilontarkan, maka petinggi parpol pada membantah, bahkan tidak pernah ada mahar politik yang dibayar oleh calon-calon yang mengikuti jalur politik. Selain Bu Risma, juga dari fadli Zon membantah adanya uang mahar. 

Pada hari ini petinggi PDIP, Ketua PDIP,Hendrawan Supratikno, bahwa memang untuk mengusung butuh dana besar. biasanya calon diminta untuk isi daftar, seberapa besar dana yang bisa disediakan oleh seorang calon. Ini membuktikan bahwa calon harus siap dana, walaupun katakanlah suka rela dengan ada batasan minimum ( negosiasi besarnya uang mahar ). Apapun bentuknya ada satu pengakuan jujur dari Hendrawan.   Good !

Penulis pernah baca saat Gerinda mengusung Jokowi - Ahok, ternyata mereka berdua juga stor uang mahar, walaupun jumlahnya tidak besar. namun anehnya dibantah oleh Fadli Zon. bu Risma juga ikutan membantah tidak setor sepeserpun uang mahar, kemungkinan bisa benar, tentu ada negosiasi sebelumnya. mengapa demikian karena ketua umumnya sudah menjelaskan bahwa saat isi formulir sudah diminta isi berapa dana yang bisa disiapkan. hal ini tidak perlu diperdebatkan kembali karena apa yang diucapkan seorang ketua PDIP, tentu tidak sembarangan, bukankah demikian ?

Mahar politik untuk menggerakan mesin parpol tentu tidak terhindari, maka setiap parpol wajib melapor dana yang diperoleh kepada KPK untuk diteliti. tetapi yang menjadi aneh statment Ahok yang jujur itu, dikritisi oleh parpol. bahkan membantah bahwa calon yang diusung tidak pernah diminta uang mahar. kenapa sulit berucap jujur ? bukankah itu hal yang lumrah bahwa parpol butuh dana besar untuk menggerakan mesin politik dalam berkampanye, mambayar saksi-saksi dan persiapan spanduk dll.  Ada negosiasi dengan calon pun lumrah tidak haram. yang haram adalah memaksakan wajib stor sejumlah angka, jika tidak sanggup ditolak pencalonannya.

Salah satu pejabat kita jatuh dalam korupsi, karena sering dan bukan rahasia calon itu harus memiliki modal untuk ber-investasi diri jadi calon. maka saat pilkada ( bupati, walikota dan Gubernur ) jika gagal banyak yang stress dan mengadakan perlawanan, kerusuhan protes dst-nya. sebaliknya jika menang, untuk mengembalikan modal ( modal sendiri ditambah modal pinjaman ), maka jabatannya sering disalahgunakan karena tanda tangan pejabat ada nilai jualnya. Tidak heran banyak oknum pejabat  yang ditangkap KPK.

Mahar politik sangat wajar, lebih wajar jika tidak memaksakan jumlah, melainkan lihatlah calon itu layak atau tidak layak diusung merupakan syarat utama, masalah uang jika itu layak diusung, masyarakat akan menggerakan mesin pencetak dana itu akan jauh lebih efektif daripada memaksakan / tawar menawar besarnya mahar sebagai syarat penentu diusung atau tidak.