Pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sejak dipercayakan oleh masyarkat indonesia telah memberi dampak yang sangat positif. Berbagai strategi dan program yang diluncurkan oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla di bidang infrastruktur tranportasi darat, laut dan udara yang begitu gencar menjadi pemicu pergerakan arus barang dan orang dari suatu tempat ke tempat yang lain menjadi lebih cepat dan efisien.
Bukti Keberpihakan yang ditunjukan Jokowi-Jusuf Kalla di bidang infrastruktur dengan alokasi anngaran APBN meningkat tajam dari tahun ketahun. Dilansir dari data Kementerian Keuangan alokasi anggaran di bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 menjadi Rp. 415,0 T lebih besar dari tahun 2018 sebesar Rp. 410,7 T atau tumbuh 1,04 % dari tahun 2018.
Dari data diatas menunjukan prosentase alokasi anggaran untuk mendukung infrastruktur menjadi prioritas  pada masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Pembagunan infrastruktur yang memadai telah memberikan kontribusi pada laju pertumbuhan ekonomi hal ini dapat dilihat dengan jumlah arus barang dan orang yang terus tumbuh setiap tahunnya. Â
Perhatian yang serius ini mendapat apresiasi masyarakat dan dunia internasional dimana ketersedian Infrastruktur yang memadai membuat daya saing infrastruktur mengalami penigkatan yang signifikan.
Dilansir dari berita Kementerian PUPR yang di publikasi Jumat, 31 Mei 2019 melalui website PUPR bahwa Peningkatan daya saing Indonesia tahun 2019 naik dengan signifikan. Berdasarkan rilis peringkat daya saing 2019 yang dikeluarkan oleh lembaga riset yang berbasis di Swiss, IMD World Competitiveness Center, daya saing Indonesia melesat 11 peringkat tahun ini menjadi peringkat 32 dari sebelumnya tahun 2018 berada di peringkat 43. Empat indikator besar yang diukur yaitu kinerja ekonomi, efisiensi birokrasi, efisiensi bisnis, dan infrastruktur.
Kenaikan peringkat daya saing Indonesia menjadi yang terbesar di regional Asia Pasifik. Dalam rilis tersebut, peningkatan daya saing disebabkan efisiensi di sektor pemerintahan, demikian halnya kemajuan dalam ketersediaan infrastruktur dan iklim bisnis.
"Meskipun demikian masih dibawah Malaysia (peringkat 22) dan Thailand (peringkat 25). Apabila stok infrastruktur kita stagnan maka daya tarik investasi kita akan kalah dibandingkan negara tetangga," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Dibalik semua persoalan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah masih ada yang mencoba mengkritik akan kinerja pemerintahan Jokowi-JK yang menggangap pemerintah terlalu boros dan buang-buang  anggaran untuk membangun Infrastruktur.Â
Bukan bermaksud untuk megesamping program yang lain tapi bahwa sejak bangsa ini merdeka infrastruktur kita mendapat porsi yang tidak seimbang hal ini terlihat dari ketimpangan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan Luar Pulau Jawa. Ketersediaan Infrastruktur yang buruk membuat arus perputaran barang dan orang menjadi lama dan menyebakan biaya menjadi mahal.
Dengan adanya ketersediaan infrastruktur yang memadai sinergisitas antar moda tranportasi secara kinerja memberi dampak positif terhadap arus pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang lebih murah, ekonomis dan efisien.Â