Pada bulan Desember 2015 lalu, sejumlah pengusaha, analis teknologi, serta kepala negara berkumpul di Wuzhen, Cina, guna menghadiri Konferensi Internet Dunia II.
Dalam sambutannya, presiden Cina, Xi Jinping, mengutarakan seluruh visinya untuk masa depan internet negara yang dipimpinnya tersebut.
Ia meminta mereka agar menghormati hak dari masing-masing negara dalam mengatur sistem pengembangan dunia maya mereka sendiri.
Xi juga memperingatkan mereka untuk tak ikut campur dalam urusan internal negara lain. Sebab, internet merupakan manifestasi kedaulatan sebuah negara dan harus diatur secara otonom.Â
Tak satupun tamu yang terkejut dengan apa yang mereka dengar. Xi sudah bulat menetapkan internet Cina agar menjadi dunianya tersendiri. Setiap konten akan diawasi dan dikelola dengan amat ketat oleh Partai Komunis.
Setelah masuknya internet ke Cina pada Januari 1996 lalu, Beijing memang telah mulai membangun tembok virtual guna melakukan sensor bagi semua konten di internet meski tak seketat saat ini. Saat itu sasaran mereka hanya situs luar, dan masih bisa diakali menggunakan VPN.
Sebelum era kepemerintahan Xi Jinping, internet menjadi ruang politik yang lebih dinamis untuk masyarakat Cina. Namun, ketika internet sudah menjadi kendaraan publik untuk berpendapat, kekhawatiran pemerintah pun semakin meningkat.
Otoritas Tiongkok menilai, internet telah menjadi medan perang untuk perjuangan opini masyarakat. Mereka khawatir kalau saja internet dipakai untuk memobilisasi aksi berskala besar yang bisa mengancam imperium dan keamanan negara.
Menurut Xi, tidak ada perbedaan antara dunia virtual dan dunia nyata. Keduanya harus mencerminkan nilai, cita-cita, dan standar politik yang sama.
Oleh sebab itu, pemerintah berinvestasi secara besar-besaran demi membangun sebuah teknologi untuk memantau dan menyensor seluruh konten (surveilans) yang beredar di Negeri Tirai Bambu.
Beijing ingin memastikan konten yang beredar di jagat internet senada dengan kepentingan politik pemerintah. Bukan digunakan demi tujuan sebaliknya atau yang bertentangan dengan narasi serta kontrol Partai Komunis.
