Perwujudan pemerintahan bersih harus didukung oleh partisipasi masyarakat yang sadar akan nilai-nilai anti korupsi. Pada saat ini, modus-modus korupsi telah banyak bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang masih asing bagi publik ketahui. Salah satu contoh adalah penyalahgunaan bantuan dana sosial/ Corporate Social Responsibility (CSR). Bantuan dana sosial dari korporasi sering kali dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dengan modus penyuapan birokrat untuk mensukseskan proyek di suatu kota melalui bantuan CSR.
Tema tersebut adalah konten yang akan dibawa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam acara International Business Integrity Conference (IBIC) 2016 yang bekerja sama dengan beberapa kementerian dan lembaga multi lateral. Walikota Makassar Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto berkesempatan hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut untuk membicarakan Peran Komunitas dan Perusahaan dalam Pencegahan Korupsi dalam CSR.
Danny mengatakan, sebelum membangun relasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dibutuhkan pemerintahan berintegritas. "Mencegah korupsi bisa dilakukan dengan mewujudkan pemerintahan yang transparan, berintegritas, serta melibatkan partisipasi publik," sebutnya di Hotel Grand Sahid, Jl. Jenderal Sudirman,Jakarta (16/11).
Bagi Danny, pemerintah, swasta, dan masyarakat berperan penting dalam pencegahan korupsi. Dari sisi pemerintah, pencehahan korupsi bisa dilakukan dengan reformasi birokrasi dan pencatatan harta kekayaan untuk mencegah gratifikasi.
Bagi perusahaan menurut Danny harus memiliki landasan hukum dalam setiap kegiatannya, apalagi yang berkaitan dengan dana sosial atau CSR. "Kalau di Makassar terkait CSR dari perusahaan itu kita dibantu dari program melalui NGO lokal jadi bukan dalam bentuk dana," pungkasnya.
Untuk merayakan Hari Anti Korupsi yang jatuh setiap tanggal 9 Desember, KPK menyelenggarakan acara dengan tujuan mengkampanyekan nilai-nilai anti korupsi di Indonesia. Tahun ini, KPK menyelenggarakan acara anti-korupsi bertajuk International Business Integrity Conference (IBIC). Pembukaan IBIC 2016 (official opening) dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) didampingi Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Kepala daerah yang menjadi pembicara pada sesi lain kegiatan tersebut yakni wali kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Bigor Bima Arya, dan Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah. Selain itu, juga menjadi narasumber pimpinan KPK RI, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kapolri, Jaksa Agung, dan Menteri BUMN, Ketua Ombudsman RI dan ICW.
Terdapat juga Managing Director Chevron Chuck A. Taylor, UNODC (Foreign Bribery) John Coyne, Liaison Officer MACC Azmi bin Mohammad, President Director and Chief Executive Officer Siemens, dan Gabungan Perusahaan Kontruksi Indonesia (GAPEKSINDO).
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H