Mohon tunggu...
Kinan Lambong
Kinan Lambong Mohon Tunggu... -

Waspada Neo Kapitalisme dan Serangan Asimetris. KORUPTOR, dihukum MATI saja.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Gorengan Antek Petahana Dalam Kasus RS, Menganjlokkan Elektabilitas JKW

9 Oktober 2018   10:29 Diperbarui: 9 Oktober 2018   10:56 735
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Kasus kebohongan RS adalah kasus kecil yang di BESAR BESARKAN OLEH para ANTEK PETAHANA. Sehingga diblow-up media sedemikian rupa sehingga bisa menutupi permasalahan besar yaitu ekonomi Nasional yang semakin terpuruk, dimana nilai dollar terhadap rupiah sudah menjadi pembicaraan serta keresahan umum mencapai nilai terendah Rp.15.400 per dollar AS.

Bahkan persoalan RS ini sudah diserahkan kepada hukum dan ungkap saja secara hukum yang berlaku. Kemudian RS sudah dipecat tegas sebagai tim pemenangan Prabowo-Sandi bahkan pihak oposisi tidak sama sekali ingin membantu secara hukum terhadap RS dan RS dibiarkan sendirian. Dalam hal ini, pihak oposisi tidak sama sekali melindungi RS dan biarkan saja RS nantinya mengungkap sendiri secara benar dan lengkap terhadap tuduhan tidak berdasar konspirasi dari kelompok oposisi.   

Banyak pihak masyarakat menyaksikan dan menilai bahwa kasus RS sudah di paksa masuk kedalam ranah politik yang digoreng terus sedemikian rupa oleh para antek petahana Jkw-MA. Sudah jelas bahwa kelompok oposisi Prabowo-Sandi adalah kelompok yang tertipu dengan kebohongan Ratna Sarumpaet (RS). Sudahlah ditipu oleh RS, lalu paska pengakuan RS, para antek petahana ramai ramai melaporkan semua kader oposisi untuk dituntut secara hukum, serta menganjurkan agar KPU membatalkan pencalonan Prabowo-Sandi sebagai kandidat Presiden Republik Indonesia (bisa kotak kosong yang menang). Argumentasinya adalah, karena RS sudah ditetapkan sebagai tim suksesi pemenangan Prabowo-Sandi dan kejadian pembohongan ini disebut oleh para antek petahana sebagai konspirasi kotor untuk mendegradasikan kelompok petahana.

Selanjutnya tuduhan konspirasi kepada kelompok oposisi tidak bisa mereka buktikan secara faktual, artinya tuduhan itu hanya merupakan selera rendah tidak berdasar dari para antek petahana. Dampak ini semua adalah banyak kelompok masyarakat semakin berpihak kepada pihak oposisi Prabowo-Sandi serta para pendukung Jokowi bermigrasi menjadi mendukung Prabowo-Sandi. Elektabilitas Prabowo-Sandi menjadi semakin tinggi. 

Pengorengan kasus RS yang dimekarkan oleh para antek petahana, membuktikan bahwa RS bisa merupakan orang susupan  dari pihak petahana kedalam pihak oposisi selama ini untuk bisa menjebakkan pihak oposisi dari dalam. Mereka memakai teori pembusukan jika ingin membusukkan sesuatu,  masukkan kuman perusak kedalam yang ingin dibusukkan. Jadi yang sebenarnya bermain dalam konspirasi serta penggorengan kasus RS ini adalah dari pihak petahana sendiri untuk membusukkan citra Prabowo-Sandi.

Banyak pihak saat ini dimasyarakat, menyatakan bahwa pihak petahana sudah resah pada tingkat khawatir yang tinggi, karena anjloknya elektabilitas Jokowi-Amin Ma'ruf diberbagai daerah. Konpensasinya adalah dikerahkanlah para Gubernur dibeberapa daerah untuk mendukung petahana (ini pelanggaran hukum baru). Gebernur dan Bupati Walikota adalah aparat pemerintah yang harus bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat didaerahnya bukan menjadi alat atau tunggangan kelompok tertentu untuk mendukung calon petahana. Disinilah pentingnya pemimpin yang mencalonkan diri kembali menjadi Capres, maka dirinya Presiden harus mengundurkan diri jabatan kepresidenan sebagai mana Sandiaga Uno telah mengundurkan diri dari jabatan Wagub DKI Jakarta.

Jadi menurut penulis, pihak petahana dengan para anteknya telah mencincang air kotor dan cipratan air itu terkena kemuka sendiri. Semoga pengadilan terhadap kebohongan RS dilaksanakan oleh para Hakim yang benar dan jujur serta tidak berpihak sehingga dapat mengungkap kebusukan siapa sebenarnya. (Kinan Lambong)

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun