Satu tahun sudah Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla memimpin negeri ini, banyak pengamat mengatakan presiden gagal dalam memimpin negeri ini, banyak media mengomentari kebijakan jokowi selama satun ini lebih menyengsarakan rakyat. Apakah benar seperti itu?
Menurut kantor staf kepresidenan, pemerintahan jokowi-jk ingin membangun sebuah fondasi ekonomi yang kuat guna menyambut ekonomi global. Dimulai dengan mendorong pemasukan negara dengan menaikan BBM, membangun jalur-jalur tol diberbagai daerah, mulai jawa, kalimantan dll. Untuk mempercepat pengiriman barang baku. Membangun perekonomian dalam negeri dengan mendorong ekonomi kerakyatan, mempercepat perizinan infestasi dll.
Memang kebijakan jokowi saat ini belum sepenuhnya mengena pada setiap masyarakat, akan tetapi semua kebijakan unuk sampai pada sasarankan butuh proses. Janganlah setiap ada kesalahan atau kejadian di lemparkan pada presiden, masalah di indonesia ini terlalu komplek, mulai ekonomi, hukum, HAM, kesehatan, pendidikan, perizinan, tambangan, transportasi , kemiskinan dll.
Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki mengatakan Presiden juga berfokus membangun fondasi ekonomi yang kuat di tengah pelemahan ekonomi dunia. Dia menuturkan, fondasi di bidang ekonomi itu meliputi pemangkasan birokrasi, pencabutan subsidi bahan bakar minyak, dan pemotongan perizinan yang rumit.“Penerbitan paket-paket kebijakan merupakan cara untuk membangun fondasi ekonomi. Tahun ini memang sulit, tapi kami gunakan untuk membangun fondasi,” katanya.Selain bidang ekonomi, Teten menambahkan, pemerintah terus membangun konsolidasi birokrasi agar instruksi dari pusat bisa langsung dieksekusi oleh para aparat di daerah. Menurut dia, mengubah mental seluruh aparat, baik di pusat maupun di daerah, tidak bisa dilakukan dengan seketika. “Pemerintah pusat sudah mulai, tapi kalau di daerah tidak dimulai, ya tidak mungkin,” katanya.Pengamat politik dari Charta Politica,Yunarto Wijaya, menilai pemerintahan Jokowi-Kalla memangsedang dalam tahap membenahi sejumlah masalah fundamental. Dia mengatakan, tantangan terbesar yang dihadapi Jokowi adalah melawan dan menghadapi arus besar yang menginginkan pelemahan dalam pemberantasan korupsi. Perlu dipahami bahwa Jokowi adalah presiden pertama yang tidak memiliki kekuatan politik, dia bahkan bukan elite politik.
