Boedi Oetomo

Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 secara luas dianggap sebagai tonggak baru dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari cengkeraman penjajahan Belanda. 

Dahulu perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan Belanda berupa tuntutan nasib yang lebih baik, dan perlawanan bersenjata biasanya bersifat tradisional karena bersifat endemik dan tidak teratur. Namun, sejak berdirinya Boedi Oetomo, tuntutan dan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda telah diorganisir dan dalam banyak hal berorientasi nasional. Kedua karakteristik ini membedakan tuntutan dan perlawanan tradisional dari tuntutan dan perlawanan modern.

Dinamika Boedi Oetomo hingga akhir sejarahnya pada tahun 1935 menunjukkan perkembangan yang cukup pesat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dinamika perkembangan Boedi Oetomo dalam sejarah Pergerakan Nasional Indonesia tercermin dalam pembagian sejarahnya  menjadi lima periode: periode konsolidasi (1908-1911) dan periode kemunduran (1912-1918), periode politik kooperatif. (1919-1925), periode politik non-kooperatif (1926-1930), periode nasionalis Indonesia (1931-1935). 

Beliau tidak pernah memiliki lebih dari 10.000 anggota secara kuantitatif dalam seluruh perjalanannya. Demikian pula hanya beberapa belas sekolah yang mengajar sebagai bidang kegiatan utama. Boedi Oetomo bukan saja pelopor gerakan nasional (nasionalis lokal) yang pertama, tetapi secara kualitatif selalu cepat tanggap terhadap perkembangan gerakan nasional, termasuk adopsi semangat nasionalisme Indonesia.

Boedi Oetomo, meski menganut ideologi netral terhadap agama, nyatanya berperan dan berkontribusi dalam perkembangan Islam di Indonesia. Efeknya sebagian langsung atau aktif dan sebagian tidak langsung atau pasif. 

Peran langsungnya dalam perkembangan Islam di Indonesia adalah memfasilitasi pelaksanaan gerakan ajaran Islam tidak hanya di sekolah-sekolah pemerintah kolonial, tetapi juga di kalangan anggotanya. Gerakan Liga dan untuk terlibat dengan gerakan Islam untuk mendobrak pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap perkembangan Islam.