Opini: Tunjangan Rumah DPR Rp1,7 Triliun Setara 3 Juta Guru Honorer Dapat Gaji Rp5 Juta

Nama Penulis : 1). Kiki Umaya Rokhaniati (2307020052); 2). Cicilia Siwi Pramundya (2307020053)

Argumentasi Isu : 

Menurut kami, ketimpangan yang mencolok antara gaji guru honorer yang berada jauh di bawah UMR dan tunjangan besar sebesar 1,7 triliun rupiah yang diterima anggota DPR mencerminkan adanya ketidakadilan dan inefisiensi dalam alokasi anggaran negara. Saya berpendapat bahwa fenomena ini menunjukkan prioritas kebijakan fiskal pemerintah yang tidak seimbang, di mana sektor krusial seperti pendidikan kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan alokasi untuk para pejabat.

Kami yakin bahwa gaji rendah untuk guru honorer akan berdampak negatif pada kualitas pendidikan nasional dalam jangka panjang, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di sisi lain, menurut pandangan kami, tunjangan besar untuk anggota DPR tanpa kaitan langsung dengan produktivitas kerja mereka menciptakan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya publik. Kami merasa bahwa kesenjangan pendapatan yang ekstrem ini berkontribusi pada meningkatnya ketidakpuasan publik dan berpotensi memicu masalah sosial yang lebih besar. 

Hal ini bukan hanya masalah ketidakadilan, tetapi juga berdampak negatif pada kondisi makroekonomi negara, khususnya terkait inflasi dan pengangguran. Di mana kami melihat bahwa gaji rendah guru honorer berkontribusi pada melemahnya daya beli dan spending power masyarakat. Ini tentu kontraproduktif bagi upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi domestik. Di sisi lain, tunjangan besar untuk pejabat justru memperlebar kesenjangan ekonomi yang sudah ada.

Selain itu, kondisi ini juga berpotensi memperburuk masalah pengangguran. Dikarenakan rendahnya insentif di sektor pendidikan bisa menurunkan minat masyarakat untuk bekerja sebagai guru, terutama honorer. Hal tersebut menunjukkan bahwa fenomena underemployment di kalangan guru honorer mencerminkan pemanfaatan sumber daya manusia yang tidak optimal.

Apabila masalah ini tidak diselesaikan dengan segera efek multiplier dari kasus ini akan sangat merugikan perekonomian secara keseluruhan. Di mana permintaan agregat yang lemah akibat rendahnya daya beli guru honorer dan ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin lebar bisa memicu masalah ekonomi yang lebih luas.

Untuk mengatasi ini, pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan fiskal yang lebih adil. Maka, reformasi anggaran yang lebih berfokus pada pembangunan SDM dan kesejahteraan pekerja, terutama di sektor pendidikan, sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kami percaya bahwa alokasi anggaran yang lebih adil dan merata, khususnya untuk sektor-sektor yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang, harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan ekonomi makro pemerintah. Alokasi anggaran harus lebih mendukung sektor-sektor produktif seperti pendidikan, termasuk memperbaiki upah guru honorer. Saya juga berpendapat bahwa reformasi sektor pendidikan secara menyeluruh diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Pada akhirnya, kami beranggapan bahwa mengatasi ketimpangan struktural ini sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Tanpa adanya perubahan signifikan, masalah inflasi dan pengangguran akan sulit diatasi secara efektif.

Dalam cabang ilmu ekonomi, fokus analisis ekonomi terbagi menjadi dua yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari masalah ekonomi secara keseluruhan (agregatif). Menurut Astuti et al (2016), ekonomi makro mempelajari kondisi ekonomi suatu masyarakat/negara seperti pengangguran, kesempatan kerja, pengeluaran Negara, pendapatan nasional, tingkat suku bunga, kurs/nilai tukar, dan sebagainya. Sedangkan ekonomi mikro menurut Nasution (2020) menjelaskan mengenai  pelaku ekonomi yang lebih kecil yaitu konsumen individu atau perusahaan atau setidaknya satu industri. Cakupannya adalah pada permintaan, penawaran, harga dan lain sebagainya. Dalam permasalahan di atas, permasalahan tersebut masuk ke dalam kajian dari ekonomi makro.