Butuh kerja sama solid antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat agar Kurikulum 2013 berhasil diterapkan.
Semua dilakukan demi kemajuan bangsa.
Implementasi Kurikulum 2013 merupakan satu kebijakan yang tak bisa ditawar lagi.
Sebab, ia merupakan salah satu jawaban bagi penyiapan generasi muda dalam kurun waktu jangka panjang.
Jika pelaksanaan kurikulum baru terus ditunda, yang rugi tak hanya institusi pendidikan, melainkan bangsa ini.
Akan banyak waktu yang terbuang sia-sia sementara globalisasi terus melindas negara-negara yang sumber daya manusianya lemah.
Hal demikian ditegaskan Wakil Presiden Boediono saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jakarta, Kamis, 6 Maret 2014.
Di hadapan ribuan peserta yang terdiri dari para pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan, Kepala Dinas Pendidikan, Rektor, dan berbagai pemangku kebijakan pendidikan se-Indonesia, Boediono menekankan pentingnya peran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam kesuksesan penerapan Kurikulum 2013.
Merekalah yang paling tahu dan mengerti persoalan di lapangan.
Tantangan di lapangan, tambah Boediono, begitu besar dan bervariasi, mulai dari aspek geografis, budaya, hingga tingkat awal pendidikan di masing-masing daerah.
Begitu pula variasi yang terjadi di kalangan guru yang merupakan pemegang kunci keberhasilan Kurikulum 2013. “Tantangannya besar sekali.Tapi kalau kita tidak ikut cawe-cawe, kita semua gagal. Oleh sebab itu, mari kita kawal sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, termasuk pejabat Pusat dan Daerah,” katanya.
