Waspadai Ancaman Teror Jelang Pemilu

Tentulah kita masih ingat peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat dengan terbunuhnya Presiden John F. Kennedy, atau di India dengan terbunuhnya Indira Gandhi atau Pakistan dengan korban Benazir Butho pastilah kita semua berharap agar peristiwa serupa tidak akan terjadi di Indonesia. Belajar dari pengalaman bahwasanya sebelum pileg marak muncul terjadinya intimidasi-intimidasi terhadap caleg/parpol yang dilakukan oleh oknum untuk menganggu keamanan dan ketertiban umum. Seperti aksi penembakan terhadap posko calon legislatif Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Aceh dan seorang warga sipil bernama M. Halil yang berprofesi sebagai tukang ojek pada 7 Januari 2014 lalu tewas tertembak oleh Kelompok  Bersenjata di Kampung Wuyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.

Tentunya kita tidak berharap akan adanya serangan teror kepada para capres Pemilu 2014. Karena hal ini tentunya akan menganggu keamanan nasional, kestabilan dan menciderai pesta demokrasi rakyat Indonesia yang selama ini mendambakan pemilu yang adil, aman dan kondusif. Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 telah berlangsung aman, tertib, dan sukses. Semoga saja proses pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 juga dapat berlangsung aman, tertib, dan sukses.

Hal senada juga dilontarkan oleh Marciano Norman Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Kompleks Istana Negara, Jakarta, kemarin yang menghimbau kepada masyarakat khususnya para pendukung capres dan cawapres agar mengatisipasi adanya teror, karena teror akan muncul ketika mereka melihat adanya peluang. Oleh karena itu, BIN meminta aparat keamanan dalam waktu kurang lebih satu bulan ini, tidak mem­berikan peluang pada siapapun meskipun memang saat ini si­tuasi keamanan di masa kam­panye pilpres dalam kondisi ama­n dan cukup kondusif. Maka kondisi yang kondusif tersebut mari kita jaga dan pertahankan bersama.

Pada masa masa menjelang pemilu presiden tentunya banyak terjadi kampaye disana sini bahkan terkadang tim suskes menggunakan cara-cara kotor untuk meraih dukungan dengan melaksanakan black campaign, mulai dari pelecehan salah satu calon, penciptaan isu isu tentang salah satu calon, dsb. Hal ini tentunya akan merusak pilar pilar NKRI yakni pemilu yang bersih, damai dan demokratis. Bahkan isu-isu yang sempat menimbulkan kehebohan di mmasyarakat dan dibesar-besarkan oleh media adalah isu keterlibatan Babinsa dalam mengkampanyekan salah satu calon presiden.

Terkait Persoalan Babinsa tersebut, Kepala BIN memberikan pernyataan bahwa saat ini BIN sedang me­ngelola isu tersebut dengan sebaik-baik­nya tentunya dengan bekerja sama dengan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, dan Pangdam Jaya, agar mengambil langkah-lang­kah proporsional untuk menepis kecurigaan masyarakat, dan hal itu haruslah diapresiasi karena sesungguhnya memang yang namanya TNI, Polri, ter­masuk BIN, netralitasnya tidak boleh bahkan tidak perlu disangsikan oleh ma­syarakat. Netralitas itu mutlak harus dilakukan oleh aparat TNI, Polri termasuk BIN. Oleh karena itu, mari kita ka­wal bersama agar masyarakat tidak menerima persepsi bahwa seluruh Babinsa digunakan untuk itu.

Selain isu Babinsa salah satu hal yang saat ini dapat menciderai pesta demokrasi adalah isu beredar surat re­komendasi pemecatan Prabo­wo Subianto dari TNI diberbagai media sosial. Surat bernomor KEP/03/VIII/1998/ DKP yang ditetapkan pada 21 Agus­tus 1998 oleh DKP yang dike­tuai Jenderal (Purn) Subagyo HS, Wakil Ketua Jenderal (Purn) Fachrul Razi, dan Sek­retaris Letjen (Purn) Djamari Chaniago. Surat itu juga diteken Letjen (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono yang kini menjadi Presiden Indo­nesia, Letjen (Purn) Yusuf Kartanegara, Letjen (Purn) Agum Gumelar, dan Letjen (Purn) Ari J Kumaat.

Menyangkut permasalahan surat pemecatan tersebut Marciano Norman menyatakan, pihak berwenang yang menangani permasalahan tersebut harus mengevaluasi hal tersebut. Karena seharusnya dokumen-do­kumen negara itu tidak boleh bocor ke­pada mereka yang tidak ber­kepentingan. Apalagi, kalau sam­pai muncul ke publik dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tak perlulah kita berlomba-lomba untuk saling menjatuhkan dan menyebarkan isu yang dapat merusak pesta demokrasi tahun 2014 ini, cukup dengan menilai saja calon yang mana yang menurut kita lebih baik dan mampu memimpin negeri ini. Karena dengan dikawal bersama, Pemilu akan berjalan da­lam track yang telah ditentu­kan dan dapat terlaksana dengan sukses, tertib, dan kondusif. Oleh karenanya, mari kita jaga. Agar pemilu 2014 kali ini khususnya pilpres mendatang sebagai ajang untuk menunjukkan rasa nasionalisme bangsa dan negara Indonesia tercinta kita kepada bangsa dan negara lain dengan ikut berperan aktif dalam menyukseskan Pemilu 2014.