Suasana kebathinan bangsa Indonesia paska pesta demokrasi Pilleg dan Pilpres 2024 sedang tidak baik-baik saja. Fenomena itu ditandai dengan gesture elite politisi antar partai yang sedang saling menegasikan.
Kegaduhan antar pendukung paslon Presiden dan Wakil Presiden, memang terkanalisasi dalam sidang anggota DPR RI yang berupaya memutuskan Hak Angket, dan bahkan juga sedang bergulat menyusun narasi berikut bukti atas gugatan maupun jawaban di depan para Hakim Mahkamah Konstitusi.
Pernyataan sangat keras Megawati yang ditulis dalam artikel opininya menyebutkan "Pilpres 2024 merupakan puncak evolusi hingga bisa dikategorikan sebagai kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)". Bahkan Megawati menyampaikan ada dugaan kecurangan pada Pemilu 2024, juga diwarnai dengan motif nepotisme yang mendorong penyalahgunaan kekuasaan Presiden. Serangan kalimat tuduhan itu, jelas menunjukkan sikap kemarahannya.
Saat ini, kedua kubu sedang berjuang sekaligus berharap cemas dengan satu kata paling menyebalkan dan menegangkan, yaitu  "Menunggu" rumusan "Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi" yang bersifat "final and binding" yang ditetapkan 9 (sembilan) Hakim MK Konstitusi atas sengketa pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Maksud putusan MK bersifat final itu adalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Sifat final dalam putusan MK ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat. Oleh karenanya, akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Semantara, sifat mengikat bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak, tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Implikasinya dengan judul artikel opini ini, terinspirasi dari senjata tradisional TRISULA yang lebih dikenal sebagai tombak bermata tiga. Secara filosofis, kiasan TRISULA merepresentasikan tiga entitas atau unsur, yang bisa mewakili sejarah masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Sejarah masa lalu dimaknai sebelum Jokowi menjadi Presiden, dan sejarah masa sekarang ketika Jokowi menjadi Presiden, serta sejarah masa depan ditandai dengan hasil putusan hakim MK dalam memutus sengketa Pemilu Pilpres 2024.
Joko Widodo Presiden Indonesia
Representasi masa lalu dalam filosofi Trisula itu, bisa diartikan dengan proses awal merekrut Joko Widodo sebagai kader partai, lalu ditugaskan merebut jabatan Walikota Solo, posisi Gubernur DKI Jakarta, hingga merebut posisi Presiden RI selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024). Sebagai kader partai militan, sangat tidak mungkin segala keputusan yang dijalankan tidak berada dalam komando pimpinan Partai.
Upaya merebut kekuasaannya mendapat dukungan politik internal partai secara totatilitas, hingga muncul perbedaan kepentingan dan strategi pendekatan politik berdasarkan kalkulasi subyektif antara Jokowi dan Megawati. Melihat fenomena politik opera sabun antara Megawati dan Jokowi yang dipertontonkan saat ini, agar dikanalisasi sebatas internal PDIP. Jangan menghamba pada rakyat dan menyeret masuk dalam persetuan personal antara Megawati dengan Jokowi.
Fenomena politik opera sabun antara Megawati dengan Jokowi ditafsirkan dengan 3 (tiga) kemungkinan, Pertama, tetap patuh dengan arahan dan perintah pimpinan partai sesuai visi-misi yang ingin dicapai, Kedua, melakukan pembangkangan pada pimpinan partai karena ada masalah politis personal yang sulit disatukan, dan Ketiga, seolah-olah berseteru dengan tampilan gesture politik berseberangan, tetapi ada misi besar dan eksistensi partai maupun massa/konstituen dan kolega parpol lain yang harus diselamatkan.
Jika tetap patuh pada pimpinan partai, maka segala kebijakan presiden dengan segala strategi yang dilakukan, tentu diketahui dan direstui pimpinan partai, karena semuanya akan bermuara pada kontribusi riil terhadap keberlangsungan dan pembiayaan mengelola partai. Akan tetapi, jika kemudian dinilai melakukan pembangkangan terhadap pimpinan partai, tentu ada masalah sangat ideologis bagi Jokowi, sehingga harus melawan kebijakan partai yang diprediksi bisa merugikan atau membahayakan masa depan bangsa-negara Indonesia.
Sedangkan misi besar dan eksistensi partai maupun massa/konstituen dan kolega parpol lain harus diselamatkan itu, karena akar masalahnya pada soal pembiayaan dan keberlanjutan partai. Ketua umum PDIP harus berupaya memastikan para kadernya bisa merebut pimpinan eksekutif mulai dari tingkatan Bupati/Walikota, Gubernur, Presiden hingga anggota Legislatif di tingkat Kabupaten/kota hingga DPR RI.
Selain itu, jatah politik kekuasaan menjadi pembantu Presiden, hingga memastikan para pimpinan elite Ormas yang menjadi sayap sosial-politik-ekonomi partai harus bisa menempati berbagai pos kelembagaan negara (setingkat komisioner), staf ahli menteri, hingga lembaga pendamping desa.Â
Apapun predikat dan stigmatisasi yang dilekatkan oleh Megawati kepada Jokowi saat ini, statusnya masih kader terbaik PDIP. Sebagai kader militan partai pemenang Pemilu 2019, Jokowi tentu akan melaksanakan perintah Ketua Umum PDIP di satu sisi, yang sekaligus merealisasikan visi-misi Nawa Cita ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagaimana janji politiknya selama kampanye pemilu presiden 2019.
Siapapun Presiden itu, ada kecenderungan dan berkehendak ingin menjaga dan merawat monumen politik yang telah dibangun melalui konsensus politik yang merepresentasikan seluruh elemen politik bangsa ini. Realisasi kebijakan politik yang ada, tentu proses penetapannya sudah melalui mekanisme politik berdasarkan hukum ketatanegaraan yang berlaku sesuai peraturan perundangan yang ada. Jika ada penilaian salah kepada rezim Jokowi ini, tentu PDIP juga berkontribusi besar karena produk politik pemerintahan Jokowi juga digawangi politisi kader PDIP dalam parlemen.
