Hilangnya Kepercayaan Rakyat terhadap DPR

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.        DPR mempunyai fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. * Legislasi Fungsi Legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden saja * Anggaran Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. * Pengawasan Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.         Semakin banyaknya skandal korupsi, penyuapan dan kasus pelecehan seksual merupakan bentuk nyata bahwa DPR tidak lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mantan ketua MPR-RI 1999-2004, Amien Rais, bahkan mengatakan DPR yang sekarang hanya merupakan stempel dari pemerintah karena tidak bisa melakukan fungsi pengawasannya demi membela kepentingan rakyat. Hal itu tercermin dari ketidakmampuan DPR dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang terbilang tidak pro rakyat seperti kenaikan BBM, bahan pokok mahal, mahalnya biaya pendidikan, dan masih banyak kasus lainnya. Selain itu, DPR masih menyisakan pekerjaan yakni belum terselesaikannya pembahasan beberapa undang-undang. Buruknya kinerja DPR pada era reformasi membuat rakyat sangat tidak puas terhadap para anggota legislatif. Ketidakpuasan rakyat tersebut dapat dilihat dari banyaknya aksi demonstrasi yang menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak dikritisi oleh DPR.      DPR juga kerap dikritik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena dianggap malas dalam bekerja. Hal ini terbukti dari pemberian fasilitas mewah, seperti gaji besar, kendaraan, dan perumahan, namun tidak sebanding dengan hasil yang diberikan. Hal lain yang sudah menjadi rahasia umum adalah banyaknya anggota yang "bolos" dalam sidang paripurna, atau sekadar "menitip absen", sehingga seolah-olah hadir, namun kenyataannya tidak. Kalaupun hadir, sebagian oknum anggota ternyata tidur saat sidang, main game, atau melakukan tindakan lain selain mengikuti proses rapat paripurna.       Dalam konsep Trias Politika, di mana DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sementara itu, fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat.       Presiden kita sudah berhasil menunjukkan integritasnya, komitmennya. Nah kita harus menyesuaikan dengan komitmennya dengan apa yang telah dilakukan oleh presiden. Menurut saya, kalau kemitraan antara DPR dengan pemerintah ini bisa kita angkat dan kita tunjukkan, ini akan lebih bagus. Selain itu, dalam menjalankan fungsi DPR, akan lebih mudah bila dikerjakan dengan bergotong royong. Tak ada kata sulit, karena semuanya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara dibandingkan kepentingan pribadi ataupun partai. "Pastinya nanti ada lobi-lobi politik, untuk menyamakan hati kita, menyamakan persepsi kita. Kita harus duduk bersama mengutamakan kepentingan nasional," imbuhnya. Sebagai wakil rakyat yang dipilih dan dipercaya oleh rakyat, tentu harus memikul harapan-harapan rakyat. Harus memperjuangkan agar masyarakat bisa hidup lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi, sebagaimana yang mereka sampaikan dan itu yang menjadi utama. Semuanya ini, lanjut Gobel, harus bisa dijabarkan ke dalam program-program yang akan diperjuangkan di DPR.